: WIB    --   
indikator  I  

Paradoks anggaran di daerah

Oleh Joko Tri Haryanto
( Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI )
Paradoks anggaran di daerah

Seiring pengajuan Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2017, pemerintah memperkirakan terjadi pelebaran defisit menjadi 2,6% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mengantisipasi berbagai isu geopolitik, overprotection, rebalancing ekonomi Tiongkok serta krisis Eropa paska Brexit. Sebagai langkah awal, pelebaran defisit anggaran telah diikuti dengan penyesuaian beberapa asumsi makro dalam penyusunan APBN-P 2017 khususnya nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (ICP), meski sinyal positif justru diperlihatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang diprediksi sedikit melebih target 5,1%.    

Pelebaran defisit juga memaksa pemerintah meninjau kembali postur APBN-P 2017, khususnya dari sisi pendapatan negara. Pemerintah merevisi dari Rp 1.750,28 triliun dalam APBN 2017 menjadi Rp 1.700,3 triliun, demi mengantisipasi potensi shortfall penerimaan perpajakan sebesar Rp 50 triliun. Dari sisi belanja negara, pemerintah menambah alokasi menjadi Rp 2.090 triliun dari target APBN 2017.

Penambahan tersebut ditujukan untuk persiapan Asian Games 2018 yang penganggarannya sudah dimulai tahun ini. Lantas anggaran sertifikasi tanah sebanyak 5 juta bidang (persil) lahan. Kemudian anggaran persiapan Pilkada serentak dan Pemilu 2019 sekaligus penyelesaian beberapa program prioritas nasional yang pengadaan tanahnya mendesak.

Dengan pelebaran defisit menjadi 2,6% PDB, pemerintah memperkirakan tambahan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 37 triliun–Rp 40 triliun, sehingga total defisit mencapai Rp 370,17 triliun. Jika dibandingkan periode sebelumnya, secara nominal total defisit memang mengalami kenaikan. Namun secara riil, kenaikan defisit 2017 juga diimbangi dengan peningkatan sisi perpajakan sekaligus ekspansi belanja negara untuk jaga pertumbuhan sektor riil.

Pola inilah yang membedakan arah pelebaran defisit APBN-P 2017 dengan APBN-P periode sebelumnya. Jika pelebaran defisit APBN-P 2017 disebabkan ekspansi belanja produktif plus sedikit tekanan belanja subsidi LPG 3 kg, pada periode sebelumnya lebih banyak disebabkan oleh kenaikan pos belanja subsidi BBM yang terus membengkak. Artinya, kebijakan penghapusan subsidi BBM per 1 Januari 2015 betul-betul menjadi policy legacy yang mengubah arah kebijakan APBN menuju penganggaran yang lebih berkualitas.   

Menariknya lagi jika dikaitkan dengan defisit, keseimbangan primer lebih urgent dibandingkan defisit APBN. Secara teori, defisit keseimbangan primer diterjemahkan sebagai besaran nilai yang menggambarkan realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja negara, minus pembayaran utang. Karena sudah memasukkan unsur pembayaran utang, membuat defisit keseimbangan primer sering menjadi tolok ukur utama keberlanjutan fiskal di suatu negara.

Feedback   ↑ x
Close [X]