: WIB    —   
indikator  I  

Pembiayaan infrastruktur lebih baik

Oleh Mamay Sukaesih
( Industry Analyst PT Bank Mandiri Tbk )
Pembiayaan infrastruktur lebih baik

Infrastruktur menjadi fokus pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Tak heran kalau anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor infrastruktur terus meningkat.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), anggaran infrastruktur pemerintah secara tahunan compound annual growth rate (CAGR) tumbuh 21,4% dari Rp 155,9 triliun pada 2013 menjadi Rp 410,7 triliun pada APBN 2018.

Dukungan pemerintah terhadap proyek infrastruktur juga semakin kuat. Tengok saja kewajiban 25% dana transfer harus dialokasikan untuk proyek infrastruktur.

Namun, kemampuan APBN dan APBD untuk membiayai proyek infrastruktur masih terbatas. Berdasarkan data Bappenas, APBN dan APBD hanya sanggup menopang 41% dari total kebutuhan dana Rp 4.796,2 triliun selama 2015-2019. Karena itu, perlu partisipasi pembiayaan dari pihak lain seperti investor swasta dan BUMN.

Pemerintah sudah mencoba melibatkan BUMN konstruksi dalam bentuk penugasan langsung. Contohnya, pemerintah memberikan penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan proyek jalan tol Trans Sumatra dan pembangunan proyek light rail transit (LRT) ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Hanya saja, pada saat bersamaan para BUMN konstruksi mengalami peningkatan risiko likuiditas. Mereka mengalami kesulitan cash flow karena tidak seimbangnya antara uang yang masuk dan uang keluar.

Pengembalian investasi dari pembangunan infrastruktur akan mereka peroleh dalam jangka panjang. Padahal mereka membiayai pembangunan proyek dalam jangka pendek.

Bisa saja BUMN meminjam kepada perbankan. Namun pembayaran cicilan utang dan bunganya juga dalam jangka pendek.

Feedback   ↑ x
Close [X]