: WIB    —   
indikator  I  

Pemerintah dan PLN perlu transparan

Oleh Fabby Tumiwa
( Direktur Institute for Essential Services Reform )
Pemerintah dan PLN perlu transparan

Rencana penyederhanaan golongan tarif listrik tidak terlalu urgen untuk dikerjakan, walau memang hal ini berdampak positif bagi adminitrasi PLN. Keinginan untuk menggenjot konsumsi listrik menjadi salah satu alasan rencana ini.

Pemerintah perlu memberikan pencerahan soal efisiensi energi bagi konsumen. Dengan harapan, rencana penyederhanaan golongan tarif listrik tidak membuat konsumen menjadi boros.

Pemerintah bakalan melakukan penyederhanaan golongan listrik. Rencananya, yang akan disederhanakan adalah golongan listrik pelanggan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 VA, 4.400 VA agar bisa memakai maksimal daya sampai 5.500 VA.
 

Walau sempat jadi polemik karena golongan 900 VA masuk ke dalam skema penyederhanaan, pemerintah memastikan penyederhanaan golongan tarif listrik untuk rumah tangga tidak berlaku bagi penerima subsidi. Nah, seperti apakah dampak dari penyederhanaan ini?

Direktur Institute for Essential Services Reform (IER) Fabby Tumiwa menilai, penyederhaan membuat golongan tarif menjadi lebih sederhana dan tak rumit. Tapi menurut Fabby, penyederhanaan ini tidak terlalu urgen.

Ia melihat, rencana penyederhanaan golongan tarif listrik ini lebih untuk menggenjot pemakaian listrik dari konsumen. Fabby mengatakan, memang ada penurunan tren penggunaan listrik. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan listrik PLN.

Alasan lain penyederhanaan golongan tarif listrik ini adalah proyek listrik 35.000 MW yang dijalankan oleh pemerintah. Jika memang rencana ini berjalan, menurut Fabby,  ada beberapa catatan yang harus dijalankan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta dan PT PLN (Persero).

Bagaimana pandangan Fabby terhadap rencana ini? Wartawan KONTAN Lamgiat Siringoringo mewawancarai Fabby pada Rabu (15/11). Berikut nukilannya.

KONTAN: Bagaimana Anda menilai rencana pemerintah menyederhanakan golongan tarif pelanggan listrik?
FABBY:
Penyederhanaan kelompok tarif pelanggan rumah tangga sebenarnya sudah dibahas lama. Tetapi baru kali ini sepertinya dipertimbangkan dan menjadi target Kementerian ESDM dan PLN. Saya melihat tujuannya adalah memperluas penggunaan perangkat listrik, seperti kompor induksi, motor listrik dan sebagainya, oleh konsumen. Tentu, ini bertujuan menaikkan konsumsi listrik hingga dapat menaikkan konsumsi listrik nasional.

KONTAN: Apakah latar belakangnya memang soal menggenjot konsumsi listrik?
FABBY:
Latar belakangnya mungkin ada dua. Yang pertama, ada penurunan tren pertumbuhan permintaan listrik, dari rata-rata 7% hingga 8% per tahun, menjadi rata-rata 4% dalam tiga tahun terakhir.

Lalu yang kedua, dengan pembangunan pembangkit listrik, diperkirakan PLN akan mengalami overcapacity pada 2019-2020 mendatang. Ini ditandai dengan tingginya reserve margin pembangkit di sistem di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali, jika pertumbuhan listrik melambat.

KONTAN: Jadi ada ketakutan PLN tidak bisa menjual seluruh listrik yang dihasilkan?
FABBY:
Ada kekhawatiran PLN tidak mampu menjual kapasitas terpasang listriknya, terutama dari pembangkit-pembangkit baru. Jika PLN tidak dapat menjual, peningkatan penerimaan PLN akan berkurang, hingga bisa membuat PLN tidak dapat memenuhi kontrak capacity payment dengan pembangkit swasta atau independent power producer (IPP).

Tentu, ada pertimbangan lain seperti ketersediaan perangkat listrik yang semakin banyak dan wacana pemanfaatan motor listrik, mobil listrik serta kompor listrik.

Beberapa hari ini, kita mendengar Kementerian ESDM mendorong masyarakat menggunakan kompor listrik menggantikan kompor LPG dengan tujuan mengurangi impor LPG. Jadi, ada faktor internal dan eksternal PLN.

Feedback   ↑ x
Close [X]