: WIB    —   
indikator  I  

Peran auditor internal dan OTT KPK

Oleh Nur Abdillah
( Direktur Eksekutif Institut Internal Auditor Indonesia )
Peran auditor internal dan OTT KPK

Seluruh berita kita baca terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas panitera, kita sudah mendapat berita baru OTT Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Hubla Kemhub). Belum sepenuhnya kasus OTT Ditjen Hubla kita pahami, hari ini Selasa 29 Agustus 2017 muncul lagi berita OTT Walikota Tegal. Apakah ini musim OTT? Miris siapa lagi yang akan dijadikan OTT berikutnya?

OTT Dirjen Hubla memunculkan wacana yang merupakan angin segar sekaligus tantangan bagi profesi auditor internal yaitu diperlukannya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pemerintah berharap dengan APIP yang diperkuat akan mampu meminimalisir potensi kejadian OTT para penguasa negara oleh KPK atau aparat penegak hukum lainnya.

Di satu sisi secara umum wacana ini  ada benarnya, dengan auditor internal yang diperkuat maka diharapkan akan memberikan situasi yang tidak nyaman bagi para calon pelaku tindak korupsi karena auditor senantiasa ada dan memiliki kekuatan yang memadai. Namun ada hal yang terlupakan dari wacana ini yaitu walaupun sudah ada penguatan,  auditor memiliki keterbatasan.

Dalam sisi waktu, auditor tidak bisa berada disisi pejabat negara setiap saat dan mengawasi tingkah polah mereka. Auditor juga memiliki keterbatasan dalam jumlah tenaga, lantaran jauh lebih banyak pihak yang harus diawasi ketimbang jumlah auditornya.

Dengan keterbatasan ini apakah harapan negeri ini bebas dari korupsi menjadi luntur kembali? Jawabannya tentu tidak. Semangat itu harus tetap ada. Menjadikan para pengemban amanah pengurus negara tidak melakukan tindak tercela melakukan tindak pidana baik berupa penggelapan uang negara ataupun penyalahgunaan kekuasaan serta menerima gratifikasi yang tidak patut dan semestinya.

Jika auditor memiliki keterbatasan, maka kemana lagi kita dapat bersandar, strategi apalagi yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi ini. Jawabannya adalah penguatan pengendalian internal.

Pengendalian internal adalah satu sistem yang melembaga dan ada dalam setiap organisasi di mana jika terlaksana dengan efektif akan dapat memberikan keyakinan bahwa organisasi tersebut akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian internal yang efektif juga akan dapat memitigasi banyak risiko yang mengganggu jalannya organisasi termasuk didalamnya adalah risiko tindak kecurangan (fraud) atau secara umum dikenal dengan istilah korupsi.

Feedback   ↑ x
Close [X]