: WIB    --   
indikator  I  

Indeks bantuan sosial

Oleh Uji Agung Santosa
Indeks bantuan sosial

Persoalan kemiskinan erat hubungannya dengan masalah kesehatan dan pendidikan. Korelasi antara kemiskinan dan dua masalah itu bisa bersifat kausalitas ataupun komplementer. Artinya, bisa jadi karena kemiskinan, orang menjadi abai akan kesehatan dan pendidikan. Atau bisa juga karena kondisi kesehatan dan pendidikan yang buruk, orang masuk ke dalam jurang kemiskinan.

Pemerintah paham akan hal ini. Itulah sebabnya pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah program perlindungan sosial berupa bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang diberikan dengan kewajiban dan syarat tertentu, atau disebut conditional cash transfers. Dalam jangka pendek, program ini bertujuan mengurangi beban masyarakat miskin. Sedang dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Selain syarat wajib berupa kehadiran di fasilitas pendidikan, penerima PKH juga wajib hadir di fasilitas kesehatan. Mulai bergulir tahun 2007, jumlah rumah tangga penerima program ini terus bertambah. Jika pada tahun 2007 jumlah penerima hanya 39.000 keluarga, naik menjadi 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun ini. Sedangkan tahun depan naik menjadi 10 juta KPM.

Dengan rata-rata nilai bantuan Rp 157.500 per bulan per rumah tangga, anggaran PKH pada tahun depan naik 56% dari Rp 11,3 triliun menjadi Rp 17,3 triliun. Sedangkan pada 2016, anggaran PKH sebesar Rp 7,8 triliun.

Kenaikan anggaran PKH ini hanya menjadi satu bagian dari sejumlah dana subsidi kesehatan dan pendidikan yang digelontorkan pemerintah. Sebab pemerintah juga memiliki Program Indonesia Sehat yang menyasar 94,4 juta jiwa tahun depan. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut, total dana kesehatan yang dialokasikan pada 2018 mencapai Rp 110,2 triliun, atau setara dengan 5% total belanja tahun depan. Jumlah itu naik dibandingkan tahun ini sebesar Rp 104 triliun.

Sedangkan total anggaran pendidikan tahun depan Rp 440,9 triliun, naik dari tahun ini Rp 416,1 triliun. Tidak hanya itu, program pengentasan kemiskinan juga ditopang sejumlah bantuan sosial lain, seperti subsidi beras sejahtera, subsidi lisrik, LPG 3 kg, dan Program Indonesia Pintar.  

Pertanyaannya, mengapa dengan jumlah dana yang semakin besar, jumlah kemiskinan dan layanan kesehatan masih tidak sesuai harapan? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan alias orang miskin mencapai 27,77 juta orang (10,64% total penduduk). Jumlah itu bertambah 690.000 orang dibandingkan September 2016 yang 27,76 juta orang (10,70% ).

Bisa jadi kurang efektifnya PKH dan bantuan sosial lain karena rata-rata indeks bantuan sosial dari tahun ke tahun cenderung turun. Di sisi lain, garis kemiskinan cenderung meningkat. Menurut data Kementerian Sosial, pada 2015 angka garis kemiskinan adalah Rp 330.211 per jiwa, naik menjadi Rp 354.386 pada 2016, dan Rp 374.478 pada tahun 2017. Sementara rata-rata nilai bantuan sosial PKH turun dari Rp 181.500 per bulan pada tahun 2015, menjadi Rp 162.000 pada 2016, dan Rp 157.000. Akibatnya indeks bantuan sosial turun dari 11% pada 2015 menjadi 9,2% pada 2016, dan 8,41% pada 2017. Sedangkan menurut perhitungan Bank Dunia, PKH memiliki dampak besar jika indeks bantuan sosial berada di antara 16%-25% dari pengeluaran.

Feedback   ↑ x
Close [X]