: WIB    —   
indikator  I  

Percepatan sertifikasi tanah

Oleh Herry Darwanto
( Pemerhati Perkotaan, mantan Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Analisis Perkembangan Tata Ruang, Bappenas. )
Percepatan sertifikasi tanah

Pada tahun 2017 ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bermaksud melakukan sertifikasi lahan dengan target 5 juta bidang lahan. Jumlah ini merupakan peningkatan besar dari capaian sertifikasi lahan tahun 2016 yang sebanyak 1,2 juta sertifikat. Tahun-tahun sebelumnya capaian sertifikasi lahan hanya 600.000-700.000 sertifikat. Pada tahun 2018 akan dilakukan sertifikasi tanah untuk 7 juta persil, dan 2019 akan diterbitkan 9 juta sertifikat.

Percepatan sertifikasi tanah itu untuk mencapai target nasional bahwa semua lahan di negeri ini sudah mempunyai sertifikat pada tahun 2025. Secara keseluruhan ada 130 juta bidang/persil tanah, namun baru 46 juta persil yang bersertifikat, atau sekitar 35%. Sisanya yang belum memiliki sertifikat ada sebanyak 84 juta persil. Jika target sertifikasi tanah hingga 2019 tercapai, maka masih ada 63 juta persil yang belum disertifikasi. Jumlah persil sebanyak inilah yang akan dikerjakan dari 2020 hingga 2025, atau rata-rata 10 juta sertifikat per tahun. Yang menjadi pertanyaan bagaimana mencapai target sertifikasi tanah ini? Namun sebelum dibahas, ada baiknya menelaah gambar besar prakarsa reforma agraria yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Reforma agraria adalah program yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla saat kampanye pilpres 2014 atas desakan  kelompok-kelompok penganjur reforma agraria. Namun hingga dua tahun masa pemerintahan Jokowi-JK sekarang ini, program reforma agraria masih belum berjalan lancar. Tahun 2017 ini Kementerian ATR/BPN ditugaskan mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Ada dua skema untuk mewujudkan reforma agraria yaitu (1) program perhutanan sosial dan (2) program legalisasi dan redistribusi aset tanah.

Program perhutanan sosial akan dilakukan pada lahan hutan seluas 12,7 juta hektar dengan menyerahkan pengelolaan hutan yang dikuasai negara kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Adapun program legalisasi aset tanah akan dilakukan terhadap 4,5 juta hektare (ha) lahan. Lahan itu terdiri dari 600.000 ha lahan yang berada di wilayah transmigrasi dan 3,9 juta ha yang ditangani dengan program reguler sertifikasi tanah. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi VII pemerintah akan mempercepat legalisasi tanah melalui PRONA (Program Agraria Nasional) dari Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan program redistribusi aset tanah adalah  pendistribusian 4,5 juta ha lahan kepada masyarakat. Lahan yang akan didistribusikan itu terdiri dari 400 ribu ha yang izin hak guna bangunan (HGB)-nya  sudah tidak diperpanjang lagi. Selain itu ada 4,1 juta ha lahan hutan yang akan dilepaskan kepada masyarakat. Jika program perhutanan sosial merupakan tugas Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, maka program legalisasi dan redistribusi aset tanah merupakan tugas Kementerian ATR/BPN.

Feedback   ↑ x
Close [X]