kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.590
  • EMAS593.896 0,51%

Perdebatan pembentukan pengawas KPK

Senin, 05 Februari 2018 / 14:06 WIB

Perdebatan pembentukan pengawas KPK



Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memang perlu diawasi. Tapi dengan tanpa sadar, selama ini pengawasan terhadap KPK sudah berlangsung dengan sendirinya. Pengawas internal lembaga tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi, karena tentulah ada pengawas internalnya sendiri. Lantas ada pula Penasihat KPK.

Laporan keuangannya secara teratur diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedang untuk memilih pimpinan KPK dibentuk Panitia Seleksi atau Pansel, dan terakhir dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kalau pengawasan KPK masih dirasa kurang, tinggal bagaimana meningkatkan bentuk pengawasannya.  

Munculnya usulan pembentukan lembaga Pengawas KPK mengingatkan saya tatkala membahas RUU Badan Pengawas Keuangan (BPK) beberapa tahun lalu. Beberapa fraksi mengusulkan agar dibentuk Pengawas BPK. Ketika saya sebagai anggota BPK di undang Badan Legislasi DPR yang membahas RUU BPK tersebut, kepada para pihak pengusul rancangan tersebut, saya mengajukan pertanyaan sederhana begini di bawah ini.     

Yang mengawasi Pengawas BPK itu siapa? Apa kelak dibentuk pula lembaga pengawas terhadap Pengawas BPK? Demikian seterusnya, perlunya dibentuk pengawas atas Pengawas Pengawas BPK dimaksud. Kalau sudah begitu, sampai ke ujung langit, takkan ada batasnya.      

Nah, persoalan sesungguhnya adalah bagaimana melaksanakan penyelenggaraan negara dengan baik. Apabila hal ini berjalan, maka dengan sendirinya terjadi sebuah sistem yang saling mengawasi. BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Termasuk keuangan DPR dan lembaga lembaga negara lainnya.

Hasil pemeriksaan BPK itu diserahkan kepada DPR/DPD untuk ditindaklanjuti (lihat bunyi Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945). Disamping itu, hasil pemeriksaan tersebut juga diserahkan kepada Presiden/Gubernur/Bupati dan Walikota. Tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan didalam pengelolaan keuangan negara. Sedang hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara (tindak pidana) diserahkan kepada penegak hukum.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas BPK itu sudah berlangsung sejak awal. Yakni saat di hasil pemeriksaan itu dicantumkan tanggapan yang diperiksa (auditi). Catatan ini umum dikenal dengan manajemen letter.

Lantas pengawasan berikutnya, berlangsung disetiap lembaga yang diserahi hasil pemeriksaan BPK. DPR dan DPD lebih lanjut perlu mempelajari hasil pemeriksaan itu. Dalam mempelajari hasil pemeriksaan tersebut otomatis akan terjadi proses pengawasan. Apalagi kemudian akan digunakan sebagai bahan utama didalam mengawasi jalannya pemerintahan negara.

Langkah seperti itu terjadi dilingkup pemerintahan (melalui Presiden/Gubernur/Bupati dan Walikota). Artinya langkah pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK ( yang menjadi perwakilan lembaga BPK) dengan sendirinya akan berlangsung di setiap langkah pelaksanaan tugas-tugas BPK. Penyimpangan bisa dikoreksi oleh DPR/DPD, pemerintah, dan penegak hukum. Contoh nyata, apa yang terjadi, kini,  diproses peradilan, yang menyangkut suap terhadap para auditor BPK.



TERBARU
MARKET
IHSG
108,39
5.892,19
1.87%
 
US/IDR
14.578
-0,28
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

Close [X]
×