: WIB    --   
indikator  I  

Peringkat utang dan efisiensi anggaran

Oleh Yusuf Rendy Manilet
( Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia )
Peringkat utang dan efisiensi anggaran

Kedatangan perwakilan Standard and Poor’s (S&P) ke Indonesia membuka peluang diperbaikinya sovereign credit rating Indonesia oleh lembaga pemeringkat kredit rating asal Amerika Serikat itu. Dari beberapa lembaga pemeringkat utang internasional S&P merupakan satu diantara yang belum memberikan peringkat investasi (investment grade) untuk  Indonesia.

Sebelumnya, beberapa lembaga pemeringkat utang telah memberikan perbaikan sovereign credit rating untuk Indonesia. Pada awal April Lalu Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) memperbarui outlook sovereign credit rating Indonesia dari stabil menjadi positif. Ini sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (investment grade).

Sebulan sebelumnya Moody’s Investor Service, lembaga credit rating dari Amerika Serikat, juga memperbaiki outlook sovreign credit rating Indonesia dari stable menjadi postif, sekaligus mengafirmasi peringkat pada Baa3 (investemen grade).

Sebagai informasi outlook sovereign credit rating adalah peringkat kredit suatu negara atau entitas yang berdaulat. Peringkat sovereign credit memberikan investor wawasan tingkat risiko yang terkait investasi di suatu negara termasuk juga risiko politik. Atas permintaan negara lembaga pemeringkat kredit akan mengevaluasi lingkungan ekonomi dan politik negara untuk menentukan peringkat kredit.

Memperoleh peringkat kredit yang baik umumnya penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk menarik dana dari pasar obligasi internasional. Dengan membaiknya peringkat utang, Indonesia dipandang positif dalam hal kemampuan membayar utang-utang yang telah dan akan diterbitkan dalam hal ini surat utang negara (SUN). Secara tidak langsung perbaikan peringkat utang juga berarti lembaga credit rating memberikan rekomendasi untuk surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Di satu sisi, hal ini merupakan angin segar bagi Indonesia yang berencana menerbitkan SUN tahun ini. Seperti yang kita tahu SUN merupakan salah satu instrumen untuk membiayai defisit APBN. Pada APBN 2017 defisit ditargetkan Rp 330 triliun atau 2,4% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah berencana menerbitkan SUN  senilai Rp 597 triliun untuk menutup defisit dan membayar jatuh tempo bunga utang.

Namun disisi lain, penerbitan SUN berpotensi menambah beban utang tidak produktif disebabkan belum efisiennya pengelolaan anggaran. Salah satu indikator untuk melihat inefisiensi penggunaan anggaran adalah dengan melihat sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran (Silpa). Menurut data Kementerian Keuangan (Kemkeu) Silpa pada tahun 2016 mencapai Rp 86 triliun.

Silpa menggambarkan anggaran yang tidak digunakan dalam APBN tahun sebelumnya. Sisa anggaran menjadi isu penting mengingat pembiayaan anggaran saat ini banyak dilakukan dengan menerbitkan surat utang, penerbitan surat utang mempunyai konsekuensi bertambahnya bunga utang.

Bunga utang yang ditanggung pemerintah  saat ini saja sudah sedemikian besar. Pada APBN 2017 bunga utang yang ditanggung pemerintah mencapai Rp 221 triliun, angka ini meningkat 21% dari pembayaran bunga utang pada APBN-P 2016 yang mencapai Rp 182 triliun. Selama lima tahun terakhir rata-rata peningkatan pembayaran bunga utang mencapai 17%.

Feedback   ↑ x
Close [X]