: WIB    —   
indikator  I  

Perlu kepastian dan ketegasan

Oleh Ardian Taufik Gesuri
Perlu kepastian dan ketegasan

Tak ketahuan ujungnya. Terowongan tam-bang Freeport di bawah “kawah” Grasberg Papua itu begitu panjang berkelok-kelok. Banyak cabang bersilangan. Tanpa navigasi yang akurat dan panduan lampu yang terang, niscaya kita bakal tersesat jauh dari tujuan.

Begitu halnya nasib negosiasi pemerintah dengan Freeport hingga kini: cuma beringsut. Selebihnya maju mundur, mulur-mungkret. Entah kapan tercapai kesepakatan final.

Dalam konferensi pers Selasa, 29 Agustus lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengesankan negosiasi yang alot itu sudah beres. Ada kesepakatan untuk mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), divestasi 51% saham untuk kepentingan nasional Indonesia, pembangunan smelter selama 5 tahun sampai 2022, dan stabilitas penerimaan negara yang lebih besar ketimbang masa kontrak karya. Setelah Freeport menyetujui empat poin itu, masa operasional dapat diperpanjang 2 kali 10 tahun hingga 2041.

Detail kesepakatan itu rencananya difinalkan dalam tempo sepekan. Tapi CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson yang juga hadir di acara itu menekankan bahwa Pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan kontrak dan fiskal – sebagai satu paket kesepakatan.

Dan, sepekan kemudian, Rabu 6 September lalu, yang tampak adalah saling lempar bola. Menteri Jonan bilang, pihaknya menunggu keputusan Kementerian BUMN soal valuasi dan siapa yang mengambil saham divestasi. Tapi, Kementerian BUMN pun menunggu keputusan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, apakah pemerintah mau mengambil saham tersebut atau tidak. Sementara dari Kementerian Keuangan juga belum keluar sinyal yang terang mengenai perhitungan pajak maupun hitungan 51% saham Freeport Indonesia.

Feedback   ↑ x
Close [X]