Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Tri Adi
Langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla yang langsung menggeber pembangunan infrastruktur di tiga tahun pemerintahan saya nilai tepat. Sebab, saat itu Indonesia telat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya bidang energi dan jalan. Apa akibatnya? Harga bahan pokok relatif mahal karena ongkos transportasi mahal.
Investasi infrastruktur ini jangka panjang. Walau sejak dua tahun awal terkesan lambat. Kini setelah tiga tahun, hasil pembangunan infrastruktur mulai kentara. Harga barang relatif murah, ongkos transportasi mulai terjangkau. Salah satu indikator terlihat dari terjaganya inflasi, bahkan sejak 2014 inflasi cenderung stabil rendah di bawah 4%. Dari segi distribusi barang, jika sebelumnya bawang dari Brebes butuh waktu dua hari sampai Jakarta. Kini pagi dikirim dari Brebes, sore telah tiba di Jakarta.
Melihat hasil baik yang dari pembangunan infrastruktur, saya nilai pemerintah perlu terus memacu pembangunan infrastruktur dalam dua tahun mendatang. Sebab apa yang sudah tercapai dasarnya hanya fondasi semata, sebab pembangunan infrastruktur seyogyanya tak hanya bisa mendorong ekonomi dalam negeri, melainkan dapat meningkatkan daya saing ke kancah internasional.
Namun perlu ada beberapa catatan. Pertama soal realisasi infrastruktur di daerah non Jawa. Membangun infrastruktur di Jawa saja tak akan membuat ekonomi Indonesia berlari kencang, sebab investor masih akan ogah pindah tanam modal di luar Jawa.
Kedua pengembangan di luar Jawa tadi. Infrastruktur saja tak akan mumpuni, tanpa didukung oleh nilai tambah-nilai tambah lain. Realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri lainnya tentu ditunggu-tunggu oleh investor. Pembebasan lahan harus segera diatasi pemerintah
Ketiga, baru soal perizinan. Langkah pemerintah menerbitkan kebijakan kemudahan berusaha memang sebuah langkah yang tepat untuk menarik investor asing. Meski soal kepastian berusaha perlu diurus terlebih dahulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
