Reporter: Teodosius Domina | Editor: Tri Adi
Perundingan yang intens soal masa depan PT Freeport Indonesia (PTFI) memang perlu mendapatkan perhatian besar. Salah satu poin perundingan yang jadi sorotan tentu saja soal divestasi saham PTFI. Menurut saya, berapapun nilai saham PTFI yang akan diambil alih, yang paling penting adalah pemerintah bisa menjelaskan kepada masyarakat soal hitungan untuk mengambil alih saham PTFI ini.
Hal serupa juga berlaku untuk Blok Mahakam. Pertamina yang saat ini mengelola blok minyak dan gas (migas) tersebut berniat mengambil alih saham milik
PT Total E&P Indonesia sebesar 30%.
Hanya saja, potensi dua transaksi soal pembelian saham ini harus dikaji lebih dulu hitung-hitungannya. Selain soal uang yang akan digelontorkan, pemerintah juga perlu menghitung cadangan mineral dan migas yang masih terkandung dalam tambang dan blok ini.
Saya menilai publik tak bisa menilai layak atau tidaknya uang yang akan dikeluarkan pemerintah untuk pembelian saham di bidang energi ini selama belum ada hitungan yang jelas soal cadangan yang masih bisa dieksplorasi nantinya.
Dalam pandangan saya, kalau ditugaskan gabungan beberapa BUMN pasti punya kemampuan finansial untuk mengambil saham tersebut. Namun semua perlu kehati-hatian.
Menurut saya, pekerjaan rumah pemerintah bukan hanya merah putih dalam pengelolaan sumber daya mineral, tapi juga pembangunan infrastruktur yang hingga kini masih bergulir dan butuh dukungan finansial yang cukup besar.
Pembangunan infrastruktur selama ini menjadi janji prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Makanya, pemerintah perlu menghitung ketahanan finansial terutama dari APBN soal opsi membeli saham PTFI dan Blok Mahakam ini sehingga tak menghambat pembangunan infrastruktur yang tengah dikebut.
Pilihan untuk investasi atau menuntaskan infrastruktur memang harus bisa dibuat skala prioritas agar tak ada benturan karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
