| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.364
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS606.004 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Politik bermartabat lewat penegakan hukum

Kamis, 12 Juli 2018 / 15:11 WIB

Politik bermartabat lewat penegakan hukum

Butuh kepastian hukum

Dalam masa-masa ini, maka bukan hukum baru yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau hukum-hukum baru yang terkesan canggih dan penuh dengan terminologi asing dan jelimet. Di masa yang penuh turbulensi seperti sekarang, justru kita membutuhkan kepastian hukum.

Politisi berganti, partai berganti, selera pasar berganti, namun hukum yang kerap berganti-ganti membuat pergantian sebelumnya itu menjadi tidak tertahankan. Apalagi, kita sebenarnya lebih membutuhkan melihat, mengalami, dan merasakan betapa hukum itu hadir dan benar-benar melindungi kita. Maka, relevanlah apa yang dikemukakan oleh B.M. Taverne, di tangan penegak hukum yang baik, hukum yang buruk akan dapat memberikan keadilan. Bukan masalah seberapa sempurna hukum yang ada namun seberapa konsisten penegakannya sehingga keadilan itu tercipta.

Kepastian dalam penerapan hukum tergolong sebagai fungsi tidak langsung dari hukum yang dilihat secara subjektif sebagai adanya rasa feeling of legal security dan secara objektif sebagai predictability of decision (Jerzy Wroblewsky, 1973). Adanya aturan baru justru bisa menggerus kedua hal ini.

Dan, tanpa adanya stabilitas dalam hukum, masyarakat akan kesulitan mengatur dengan efektif kegiatannya (Eskridge & Frickey, 1994). Dalam masa transisi, hal tersebut justru akan membawa chaos yang lebih besar.

Apalagi, stabilitas, kepastian hukum dan hukum yang jelas serta bisa diprediksikan merupakan bagian dari fundamental dari apa yang dimaksud dengan rule of law (Schwarzschild, 2007). Hukum yang kerap berubah-ubah, apalagi di masa yang tidak menentu seperti sekarang akan membuat masyarakat kehilangan pegangan. Bagaikan kapal yang diombang-ambing tanpa sauh yang kuat.

Maka, ada baiknya di masa-masa ini, presiden dan anggota DPR lebih fokus pada kepastian hukum daripada membuat regulasi baru yang justru menambah ketidakpastian di masa-masa transisi ini. Khususnya bagi DPR, masa-masa transisi ini justru membutuhkan perhatian lebih pada fungsi anggaran dan pengawasan ketimbang legislasi.

Kita membutuhkan politik yang bernas untuk dapat hidup sebagai bangsa yang besar. Maka, jika kita bisa bertahan melalui 12 tahun transisi panjang ini, akan selalu ada harapan bahwa tahun-tahun mendatang adalah tahun yang baik. Namun, agar tidak putus asa dan tidak hilang pengharapan, semua kekuatan dan fokus bangsa ini harus dijaga bersama mulai saat ini.

Hanya politik yang bermartabat yang dapat menghasilkan penegakan hukum yang optimal. Tanpa keberpihakan politik dalam penegakan hukum, maka semua hukum yang baik tidak akan ada artinya. Intinya ada pada kemampuan elite bangsa ini untuk tidak terlalu menganggap remeh atas penderitaan besar bangsa kita di masa depan hanya karena terlalu berkanjang atau berkeras hati pada orientasi pada kemenangan jangka pendek.•

Michael Herdi Hadylaya
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, Jakarta


Reporter: Tri Adi

Komentar
TERBARU
MARKET
IHSG
-43,65
5.861,51
-0.74%
 
US/IDR
14.391
-0,03
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

Close [X]
×