: WIB    --   
indikator  I  

Potensi pangan lokal belum tergarap

Oleh Posman Sibuea
( Guru Besar Tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumatera Utara )
Potensi pangan lokal belum tergarap

Tragedi  beras oplosan menjadi berita utama hampir di semua media cetak Tanah Air. Masyarakat  cemas dan khawatir mutu beras yang dikonsumsi rendah namun berharga mahal. Selama ini sangat jarang masyarakat memperoleh informasi tentang beras bermutu dari lembaga terkait. Pemerintah seakan belum menyadari bahwa masyarakat semakin peduli tentang mutu bahan makanan yang dikonsumsi.

Terlepas dari motif ekonomi dan politik di balik temuan beras oplosan, pemerintah diingatkan bahwa negeri ini memiliki potensi pangan lokal yang bisa menjadi substitusi  beras sebagai makanan pokok. Namun potensi ini belum tergali lantaran pemerintah masih hobi mengimpor berbagai bahan pangan termasuk beras.

Saat baru dilantik tiga tahun lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan program kebangkitan pangan lokal. Lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dikeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara mendorong penguatan kedaulatan pangan dengan menyajikan menu makanan tradisional produksi dalam negeri pada setiap penyelenggaraan rapat.

Implikasi dari kebijakan ini sesungguhnya akan membawa banyak manfaat. Petani akan  mendapat nilai tambah dari usaha tani. Pangan lokal berbahan dasar umbi-umbian, sagu, sorgum dan jagung dapat diolah menjadi produk pangan olahan yang beragam dan bermutu  sehingga pantas disajikan di acara kenegaraan.

Namun, semangat kebijakan politik itu belum membumi. Gerakannya belum mampu mendorong produk olahan singkong  menjadi menu saat rapat kabinet di istana Negara, kantor Gubernur dan Bupati. Padahal langkah ini bisa mendidik masyarakat untuk menjauhi pola hidup boros dengan mengonsumsi pangan impor yang  terkesan mewah.

Feedback   ↑ x
Close [X]