: WIB    —   
indikator  I  

Praktik busuk dagang hukum

Oleh Achmad Fauzi
( Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara )
Praktik busuk dagang hukum

Hukum kita masih bisa dibeli. Harganya juga murah. Semurah harga diri penjualnya. Karena sudah dibikin bisnis, tentu jaringannya rapi, dilengkapi pula tingkat keamanan dalam beroperasi. Supaya tak terendus, tawar-menawar harga acap menggunakan bahasa sandi.

Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahasa sandi dalam korupsi tak sukar untuk dikenali. Sebab, sudah banyak kode koruptor yang berhasil diungkap dan ternyata bertujuan untuk menyembunyikan skandal. Mulai dari apel malang, apel washington, semangka, kacang pukul, salak bali, sapi, kambing, dan sebagainya.

Kasus operasi tangkap tangan yang menyeret panitera pengganti PN Jakarta Selatan berinisial TRZ beberapa waktu lalu, misalnya, menjadi contoh bagaimana praktik busuk mafia hukum dikemas dalam bahasa sandi. Sandi kambing dan sapi sengaja digunakan untuk menyamarkan muatan transaksi, karena suasananya berimpitan dengan momentum Idul Kurban. Sehingga lalulintas percakapan telepon banyak disesaki soal harga sapi dan kambing.

Publik berharap kasus suap tersebut adalah kejadian terakhir. Namun, dugaan itu keliru karena para mafioso makin kalap dan tak pernah ciut nyalinya meski sudah banyak cermin buram aparat peradilan yang harus tersungkur di meja pesakitan karena ulahnya menggelar jual beli perkara.

Kasus teranyar ialah tertangkapnya hakim Tipikor PN Bengkulu berinisial DS karena diduga menerima “suap yang tertunda”. Sebuah istilah yang disematkan untuk jenis pemberian kepada hakim karena dimenangkan dalam perkara perdata atau vonis yang ringan dalam perkara pidana yang pemberiannya setelah perkara putus. Dari kejadian tersebut KPK menyita barang bukti berupa uang sejumlah Rp 125 juta. Kejadian tersebut menjadi alarm bahwa mafia peradilan masih bercokol dan pelakunya tak pernah takut.

Karena itu, seluruh elemen peradilan yang masih punya hati nurani harus bersama-sama melakukan pencegahan melalui pengetatan pengawasan dan penguatan moral agar penyakit tersebut tidak menjangkiti yang lain. Ketua Mahkamah Agung (MA) sejatinya tak pernah memberikan toleransi kepada siapapun yang terlibat mafia peradilan. Pengawasan melekat dan partisipatif juga sudah berjalan ketat. Mulai dari ketua pengadilan, Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, badan pengawasan MA, hingga masyarakat. Makanya sudah banyak aparat yang dipecat dan dijatuhi pidana penjara. Tapi, anehnya, seolah tak ada efek jera. Kebocoran integritas masih saja terus terjadi.

Feedback   ↑ x
Close [X]