: WIB    —   
indikator  I  

Problem seleksi komisioner OJK

Oleh Saiful Anam
( Ketua Komite Hukum Mata Garuda Institute, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia )
Problem seleksi komisioner OJK

Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 telah selesai menyelenggarakan tahapan demi tahapan seleksi mulai dari tahap I (seleksi administratif), tahap II (penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah), tahap III (assessment center dan pemeriksaan kesehatan) dan tahap IV (afirmasi/wawancara). Seleksi tersebut dilakukan guna mengisi jabatan Dewan Komisioner OJK periode 2012-2017 yang akan segera berakhir pada pada 23 Juli 2017 mendatang.

Proses berikutnya sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pansel akan menyampaikan 21 nama kepada Presiden. Presiden kemudian menyaring kembali menjadi 14 nama untuk diajukan kepada DPR guna memilih tujuh nama untuk selanjutnya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden sebagai calon terpilih Anggota Dewan Komisioner OJK.

Sebagaimana diketahui Dewan Komisioner OJK terdiri dari 9 anggota, 7 anggota dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden. Sedangkan 2 anggota masing-masing diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, yang keduanya merupakan Ex-officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Menurut pandangan dan analisa penulis, pelibatan campur tangan DPR dalam pengisian dan pemilihan Dewan Komisioner OJK sangatlah berlebihan, hal itu setidaknya dipengaruhi tiga hal. Pertama, OJK merupakan lembaga independen yang lepas dari campur tangan dari pihak manapun termasuk kepentingan politik di dalamnya, karena fungsi dan peran OJK sebagai lembaga yang bersifat mengatur, mengawasi, memeriksa terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian pelibatan DPR dalam hal pemilihan Dewan Komisioner OJK sangatlah tidak dibutuhkan sama sekali, terkecuali dalam hal pengawasan fungsi OJK di lapangan.

Kedua, OJK bukanlah lembaga negara utama (primer) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. OJK hanya merupakan bagian dari lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara lainnya, atau lembaga dimaksud sering disebut sebagai states auxiliary organ/agency. Sehingga dalam sistem pemerintahan presidensil, proses seleksinya murni merupakan hak dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengadakannya.

Ketiga, kedudukan OJK yang bukan bagian dari pejabat negara sebagaimana diatur Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kedudukan OJK yang bukan merupakan pejabat negara mengandung konsekuensi hukum bahwa baik dalam rekruitmen, pengangkatan dan pertanggungjawabannya merupakan kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dengan berdasar pada tiga pertimbangan diatas, maka hemat penulis tidak perlu pelibatan DPR dalam pengisian jabatan Dewan Komisioner OJK, selain tiga alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, OJK juga bukanlah lembaga yang berkaitan dengan politik secara langsung seperti halnya lembaga ekskutif lainnya, sehingga dalam proses rekrutmennya pun tidak perlu pelibatan DPR. Sementara dalam penentuan Dewan Komisioner OJK, peran dan fungsi DPR sangat signifikan, yakni memilih anggota Dewan Komisioner OJK yang diajukan Presiden.

Feedback   ↑ x
Close [X]