: WIB    --   
indikator  I  

Quo vadis angkutan berbasis daring

Oleh Michael Herdi Hadylaya
( Konsultan Hukum pada Makes and Partners )
Quo vadis angkutan berbasis daring

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 telah mengabulkan uji materiil atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM. 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek (Permenhub 26/2017). Putusan Mahkamah Agung (MA) ini patut diapresiasi karena memberikan pertimbangan yang cukup bernas dan peka dengan kondisi masyarakat Indonesia yang semakin modern.

Putusan Mahkamah Agung ini menganulir pasal 5 ayat 1 (e), pasal 19 ayat 2 (f) dan 3 (e), pasal 20, pasal 21, pasal 27 huruf (a), pasal 30 huruf (b), pasal 35 ayat 9 (a) angka 2, pasal 35 ayat 10 (a) angka 3, pasal 26 ayat 4 (c), pasal 38 ayat 9 (a) angka 2, pasal 38 ayat 10 (a) angka 3, pasal 43 ayat 3 (b) angka 1 sub huruf (b), pasal 44 ayat 10 (a) angka 2, pasal 44 ayat 11 (a) angka 2, pasal 51 ayat (3), dan pasal 66 ayat (4) Permenhub 26/2017.

Pasca-diterbitkannya Permenhub 26/2017, pengaturan angkutan daring seolah-olah masih simpang siur. Contoh paling nyata adalah terkait pembayaran uang parkir apabila memasuki gedung. Di saat taksi konvensional bisa bebas biaya parkir, tidak demikian halnya dengan angkutan daring yang dianggap sebagai mobil biasa. Juga tatkala memasuki ruas jalan yang terkena aturan ganjil-genap di Ibukota. Polisi seolah tidak mau menerima alasan bahwa kendaraan yang tengah ditumpangi itu adalah angkutan umum, sehingga patut dikecualikan dari aturan ganjil-genap.

Kesimpang-siuran yang terjadi ini tentu merupakan disinsentif tersendiri bagi angkutan daring. Di satu sisi mereka dituntut untuk melaksanakan kewajiban yang sepatutnya dibebankan taksi konvensional, namun di sisi lain perlakuan yang diterima diskriminatif.

Keluhan taksi konvensional yang kalah bersaing tarif dengan angkutan online justru dijawab pemerintah dengan mengenakan tarif atas dan tarif bawah kepada angkutan daring. Sekilas tidak ada masalah. Namun jika dilihat lebih dalam, artinya selama ini jika diserahkan kepada tangan gaib –demikian Adam Smith menyebutnya- tarif taksi dapat lebih murah. Dengan adanya Permenhub 26/2017, justru menunjukkan bahwa regulasi memegang peran penting yang membuat tarif taksi menjadi mahal.

Maka, seharusnya kesimpulan yang logis adalah bukan menerapkan tarif atas-tarif bawah bagi angkutan daring, namun menghapuskan sistem tarif tersebut agar taksi konvensional dapat lebih luwes soal tarif dan masyarakat dapat menikmati buah dari persaingan yang sehat dalam lapangan bisnis angkutan. Dengan begitu, semangat deregulasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo benar-benar dijawantahkan dengan tepat.

Feedback   ↑ x
Close [X]