: WIB    --   
indikator  I  

Rekrutmen hakim dan partisipasi publik

Oleh Achmad Fauzi
( Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara )
Rekrutmen hakim dan partisipasi publik

Rekrutmen calon hakim resmi dibuka. Sebanyak 1.684 calon pengadil bakal direkrut. Rekrutmen tersebut digelar untuk mengisi kekurangan jumlah hakim, yang terjadi merata di sebagian besar pengadilan.

Memang sudah tujuh tahun belakangan, tak pernah ada penerimaan hakim. Itu, ditambah problem sejumlah hakim yang pensiun dan meninggal dunia. Maka, kalau tidak segera ditambah diperkirakan tiga tahun ke depan kondisi pengadilan akan pincang.

Dampaknya, optimalisasi penyelenggaraan peradilan akan terganggu. Problem penundaan penanganan perkara (delay) yang selama ini memang menjadi keluhan utama masyarakat dunia terhadap peradilan bakal tak terpecahkan. Akibatnya, masyarakat pencari keadilanlah yang dirugikan.

Beberapa tahun belakangan saja, jumlah perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding tidak seimbang dengan jumlah hakim. Bahkan di beberapa pengadilan jamak dijumpai jumlah hakim hanya tersisa tiga orang.  Berdasarkan analisis beban kerja Mahkamah Agung (MA) tahun 2015, kebutuhan hakim tingkat pertama dan banding sebanyak 12.847 orang. Sedangkan jumlah hakim yang ada sekarang hanyalah 7.989 orang.

Meskipun di tengah kondisi defisit, namun hakim tetap dituntut bekerja seperti mesin. Hakim “dilarang” sakit. Hakim dituntut tidak boleh terlambat memberikan keadilan, dalam kondisi dan situasi apapun.

Sebab keterlambatan memberikan keadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan (justice delayed is justice denied). Jika demikian kondisinya, maka beban kerja dan tanggungjawab yang dipikul hakim ke depan bakal semakin berat. Hakim, sekali lagi, harus selalu dalam kondisi prima.

Meski jumlah hakim tengah defisit, namun beberapa pakar hukum melontarkan aspirasi terkait penundaan proses penerimaan hakim hingga RUU Jabatan Hakim disahkan. Alasannya, Mahkamah Agung bukanlah lembaga yang dirancang untuk merekrut hakim. Mahkamah Agung sebenarnya adalah lembaga yang mendapat kewenangan menyelenggarakan peradilan.

Kewenangan tunggal MA dalam merekrut hakim secara konstitusional mestinya tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi melalui putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 telah memutuskan bahwa MA adalah lembaga yang memiliki otoritas tunggal merekrut hakim tingkat pertama.  

Namun demikian, peluru kritikan pakar hukum di atas tidak bisa dinafikan begitu saja. Perlu dipilah secara jernih dan tidak semua masukan itu harus dibuang. Meski, kita juga tidak juga harus mengambil semua masukan. Sebab, secara esensial kritik tersebut bertujuan untuk melahirkan hakim yang mumpuni.

Karena itu, langkah paling tepat adalah proses rekrutmen hakim yang berlangsung harus transparan, partisipatif, bebas kolusi, serta memadukan kompetensi dan rekam jejak.  Prinsip-prinsip umum dalam perekrutan pejabat negara tersebut, memang wajib dipatuhi supaya perekrutan benar menghasilkan output yang berkualitas.

Feedback   ↑ x
Close [X]