: WIB    --   
indikator  I  

Rekrutmen hakim dan partisipasi publik

Oleh Achmad Fauzi
( Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara )
Rekrutmen hakim dan partisipasi publik

Tiga gatra hakim ideal  

Proses rekrutmen adalah hulu dari perbaikan generasi hakim di masa mendatang.  Semakin baik pola perekrutan maka berbanding lurus dengan lahirnya hakim ideal dan mampu menjawab persoalan yang sedang dihadapi MA.

Persoalan defisit integritas berupa mafia peradilan adalah masalah klasik di MA.  Karena itu, rekam jejak  calon jangan hanya dinilai melalui keterangan tertulis berupa surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Perlu penelusuran lebih jauh terkait rekam jejak calon, seperti halnya yang diterapkan dalam perekrutan hakim agung. Partisipasi publik  dalam mengawal seleksi calon hakim sangat strategis karena berpengaruh bagi penegakan keadilan di masa mendatang.

Faktor lain yang tidak kalah penting ialah keterlibatan perguruan tinggi mengirim lulusan terbaik. Sebab perguruan tinggi berperan penting sebagai penyedia utama calon hakim. Semakin rendah kualitas lulusan perguruan tinggi maka akan berdampak menurunnya kualitas calon hakim.

Sampai saat ini term hakim ideal tidak bisa lepas dari tiga gatra: knowledge, skill, dan attitude.  Ketiganya merupakan unsur kompetensi yang saling beririsan dan menjadi tanggungjawab perguruan tinggi menanamkan dalam darma pengajaran. Pengetahuan (knowledge), misalnya, nantinya menjadi basis kognisi bagi hakim untuk melakukan kerja yudisial laiknya seorang ilmuwan. Sehingga putusan yang dihasilkan bersendikan akal sehat (common sense).

Keahlian (skill) juga jadi komponen penting untuk mengembangkan pengetahuan. Keahlian bisa menyangkut teknis penerapan hukum secara tepat dan adil melalui  instrumen-instrumen metodologi.  Keahlian berpengaruh dalam kerja yudisial. Karenanya keahlian perlu dilatih sejak di perguruan tinggi.

Mahasiswa harus lebih sering diajak melakukan studi penelitian terhadap putusan-putusan hakim. Sehingga mahasiswa menjadi lebih piawai dalam menerapkan hukum dan kelak ketika menjadi hakim, mereka juga tidak gagap dan seperti memasuki dunia baru. Bukankah salah satu peran pendidikan ialah membekali pengetahuan akademis, keterampilan profesional, kepatuhan pada kaidah ilmu (Siswomihardjo, 2000).

Oleh karena itu, tidak boleh ada jurang pemisah antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di dunia peradilan. Justru pengetahuan dasar yang diperoleh selama bangku kuliah bisa menjadi modal untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). Hal ini, terutama ketika hukum tidak jelas atau bertentangan dengan aturan lainnya.    

Semua komponen tersebut harus disempurnakan dengan sikap (attitude) yang baik. Kejujuran membuat hakim tetap digdaya meski godaan dalam mengadili kasus menghampirinya.

Melalui komitmen yang kuat, hakim akan bersikap konsisten sesuai idealismenya. Selain itu, dengan tanggungjawab, hakim akan tetap patuh pada kaidah ilmu dan tak menggunakannya untuk kepentingan yang menggerus kadar keadilan.

Feedback   ↑ x
Close [X]