: WIB    --   
indikator  I  

Salah jalan reformasi

Oleh Dhenny Yuartha Junifta
( Peneliti Indef )
Salah jalan reformasi

Tidak hanya berada di persimpangan, reformasi Indonesia sedang benar-benar salah jalan. Sudah hampir dua dekade reformasi, visi pembangunan yang berkeadilan sosial masih juga belum dicapai.

Sebanyak 75,7% kekayaan nasional ada di lingkaran 10% penduduk. Indeks gini mengalami stagnasi karena penurunan yang terjadi sangatlah tipis. Apabila ditarik data selama enam dekade, pertumbuhan ekonomi pasca reformasi berada pada trendline-polynomial yang menurun.

Meminjam istilah titik kritis (critical juncture) Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2012), reformasi harusnya jadi titik keseimbangan baru yang membawa ekonomi Indonesia kian inklusif. Namun yang terjadi lebih buruk, yaitu ketiadaan kue ekonomi begitu juga dengan redistribusinya.

Salah jalan reformasi ekonomi dapat dirunut dalam dua perspektif masalah.

Pertama, adalah masalah adopsi kebijakan dalam negeri yang belum mampu mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Otonomi daerah sebagai wujud implementasi reformasi ternyata justru memunculkan ketimpangan yang semakin dalam. Lebih dari 50% Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp 352 triliun, habis mendanai belanja pegawai.

Akibatnya daerah dengan kedalaman fiskal yang sangat rendah tak mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang ada.

Belum lagi fenomena elite capture di daerah yang oleh Flowers (1987) disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya penguasaan sumber daya ekonomi di tangan segelintir orang.

Fakta ini diperparah dengan generalisasi desain kebijakan pusat kepada seluruh daerah, tidak memandang apakah daerah memiliki corak perekonomian maritim atau pertanian.

Maka tak heran bila pulau Jawa masih mendominasi dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 58.49%.

Feedback   ↑ x
Close [X]