| Editor: Tri Adi
Istilah badan usaha milik negara (BUMN) sebagai "sapi perah" sudah ada sejak dulu. Umumnya, konotasinya cenderung negatif, yakni menjadi sumber meraup dana, entah bagi oknum pejabat maupun politikus. Bentuknya bisa dengan memainkan proyek-proyek, maupun memasukkan "orang dekat" ke perusahaan pelat merah.
Dalam pengertian yang kurang lebih sama, istilah itu kini masih sering dipakai. Bedanya, konotasinya jauh lebih positif. Kini, pemerintah benar "memaksa" BUMN untuk meraih kinerja keuangan yang positif, melakukan efisiensi pengelolaan lewat merger atau membentuk holding, menjadikannya sebagai ujung tombak untuk mewujudkan target pembangunan pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur.
Istilah "sapi perah" itu mungkin malah semakin punya konotasi lebih positif ketika muncul kecemburuan dari sektor swasta yang merasa dianak-tirikan dalam pelbagai proyek pemerintah. Sebenarnya tak perlu malu mengatakan, dalam banyak kasus di masa lalu, banyak perusahaan swasta sering menjadikan BUMN, bahkan pemerintah, sebagai "sapi perah". Dapat proyek lewat kolusi, lalu dibiarkan mangkrak karena duit proyek ditilep.
Kalau sekarang BUMN jadi ujung tombak, tentu pemerintah cukup beralasan, lantaran tak ingin target meleset hanya karena "dikadali" oleh kepentingan lain lewat perusahaan-perusahaan yang di luar kendali pemerintah. Lebih pasti menggerakkan BUMN yang 100% di bawah kendali daripada mengandalkan perusahaan swasta yang biasanya lebih berharap untung di depan.
Cuma, sampai sejauh mana BUMN sanggup menjadi "sapi perahan"? Dari laporan keuangan kuartal III-2017, BUMN besar cukup tertekan. Kendati mencetak kenaikan pendapatan 18,88% di kuartal III-2017 menjadi US$ 31,38 miliar (yoy), laba bersih Pertamina justru tergerus 29,68% menjadi hanya US$ 1,99 miliar. Laba bersih PLN juga turun 72% menjadi Rp 3,05 triliun.
Dalih Pertamina adalah, sumber penurunan laba berasal dari kewajiban memenuhi penugasan pemerintah. Saat rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun ini naik 30%, harga bahan bakar minyak (BBM) penugasan dan subsidi sama sekali tidak naik. Lain dengan PLN yang masih terbelit beban operasional, ditambah rugi kurs.
Mungkin saatnya pemerintah mulai memikirkan, apa imbal balik bagi BUMN supaya tak selalu merasa jadi "sapi perahan", ketika makin sulit menyuntik dana lewat penyertaan modal negara (PMN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
