: WIB    —   
indikator  I  

Self assessment pajak

Oleh Uji Agung Santosa
Self assessment pajak

Draf revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sudah diserahkan pemerintah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Februari lalu. RUU ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, sehingga diharapkan bisa cepat dibahas dan diselesaikan oleh para wakil rakyat.

Walau gaungnya bakal kalah dengan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, namun pembahasan RUU KUP juga perlu dicermati karena berpengaruh besar pada sistem perpajakan Tanah Air.

Selain rencana pembentukan lembaga pajak semi independen yang terpisah dari Kementerian Keuangan dan bertanggungjawab langsung ke presiden, salah satu isu sentral yang tak kalah seksi adalah terkait penerapan sistem self assessment pajak. Mulai diadopsi Indonesia tahun 1983, sistem ini memberikan kepercayaan kepada pembayar pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang secara mandiri.

Feedback   ↑ x
Close [X]