: WIB    —   
indikator  I  

Tak ada aturan, taksi online jadi ilegal

Oleh Darmaningtyas
( Pengamat Transportasi )
Tak ada aturan, taksi online jadi ilegal

Mahkamah Agung membuat keputusan panas soal taksi online dan konvensional. Pembatalan aturan soal keberadaan taksi online bisa mengulang lagi konflik di antara sopir taksi konvesional dengan online.

Kementerian Perhubungan punya peluang untuk mengatur soal taksi online dengan merevisi aturan tahun 2003. Pemerintah harus cepat mengantisipasi kekosongan hukum soal taksi online ini.

Mahkamah Agung membatalkan pasal-pasal di Peraturan Menteri Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Aturan itu banyak mengatur soal keberadaan taksi online, termasuk menetapkan batas atas dan batas bawah tarif.

Penghapusan aturan itu menyebabkan konsekuensi hukum, yakni taksi online kembali berstatus ilegal. Selain itu kekosongan aturan taksi online bisa berujung berulangnya konflik horisontal antara supir taksi online dan konvensional.

Pengamat Tranportasi Darmaningtyas menyebutkan konflik itu rawan terjadi jika tidak ada aturan soal taksi online. Menurutnya, aturan yang dibatalkan MA ini sejatinya melindungi konsumen sekaligus supir taksi online.

Wartawan KONTAN Lamgiat Siringoringo mewawancarai Darmaningtyas tentang dampak pembatalan aturan tersebut. Berikut nukilannya:
 

KONTAN: Bagaimana Anda melihat putusan MA yang mencabut pasal di Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017?
DARMANINGTYAS:
Kalau saya melihat sebenarnya putusan itu cacat secara hukum. Mengapa saya bilang begitu, karena yang diadili itu PM yang mengatur soal transportasi.

Karena masalah yang dibahas itu adalah persoalan transportasi, maka aturan yang dijadikan pijakan seharusnya adalah Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009, dan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Itu yang semestinya dipakai.

Tetapi yang dipakai MA sebagai dasar pertimbangan justru UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Secara yuridis itu menjadi cacat hukum.

KONTAN: Kan bisa saja memakai aturan UU UMKM sebagai dasar?
DARMANINGTYAS:
Bukan hanya itu. Secara yuridis pula, Hakim MA mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV-2016 tentang gugatan para pengemudi angkutan taksi online, yang mempersoalkan Pasal 139 Ayat 4 UU LLAJ.

Dalam putusannya, MK tidak mengabulkan permohonan. Seharusnya, MA juga melihat putusan MK ini. Jadi menurut saya, putusan MA aneh dan cacat hukum. Tetapi ya sudah diputuskan.

Secara prosedur itu seharusnya ada pemohon dan termohon. Dalam sidang kan seharusnya kedua belah pihak diberi ruang untuk menjelaskan permasalahannya dan mengajukan saksi ahli.

Tetapi, prosedur semacam itu memang bisa tidak terjadi. Saya mendapatkan cerita dari teman di Kementerian Perhubungan kalau mereka tidak diberikan waktu untuk mendatangkan saksi ahli. Mereka hanya dimintai penjelasan, itupun lewat tertulis. Jadi secara yuridis dan prosedural memang putusan MA ini cacat hukum.

Feedback   ↑ x
Close [X]