: WIB    --   
indikator  I  

Tak cukup sekadar deregulasi

Oleh Armand Suparman
( Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) )
Tak cukup sekadar deregulasi

Pemerintah resmi menghapus kewajiban pendaftaran ulang surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan penyederhanaan prosedur dan penghapusan kewajiban biaya administrasi pembaruan tanda daftar perusahaan (TDP).

Langkah deregulasi ini patut diapresiasi karena bakal memberikan kemudahan berusaha yang pada gilirannya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Tapi jika mencermati persoalan di lapangan, deregulasi ini perlu diperkuat komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi semua skala usaha dan fungsi pengawasan sebagai filosofi dasar sebuah izin. Mengapa?

Studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) 2016-dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)-menunjukkan semakin kecil skala usaha semakin rendah tingkat kepemilikan SIUP dan TDP. Dalam kepemilikan SIUP, posisi teratas ditempati pelaku usaha besar (81,82%), diikuti pelaku usaha menengah (79,27%), pelaku usaha kecil (69,14), dan pelaku usaha mikro (30,09).

Kepemilikan TDP juga mengikuti pola yang sama. Posisi teratas ditempati pelaku usaha besar (72,73%), diikuti pelaku usaha menengah (73,17%), pelaku usaha kecil (59,57%) dan pelaku usaha mikro (42,48%).

Proporsi di atas jelas menunjukkan ketimpangan kepemilikan izin di antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Artinya jelas, kebijakan penghapusan aturan perpanjangan SIUP dan TDP hanya memberikan kemudahan lebih banyak kepada pelaku usaha besar.

Pada titik ini,  negara absen memberikan jaminan perlindungan kepada para pelaku UMKM.  Padahal sektor ini memberikan kontribusi besar dalam struktur perekonomian Indonesia.

Jumlah UMKM  mencapai 99,9% dari total unit usaha, menyerap 96,99% tenaga kerja dan menyumbang 30%-57% terhadap PDB (Gatra, 2 Desember 2015).

Jaminan legalitas ini semakin krusial mengingat Indonesia sudah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana UMKM Indonesia bersaing dengan sektor sejenis dari negara tetangga jika dari sisi legalitas saja masih rapuh.

Penyebab ketimpangan kepemilikan izin ini bisa ditelusuri pada proses pengurusan izin usaha yang rumit dan mahal.

Laporan Doing Business 2017 (World Bank, 2017) menyatakan, untuk memulai usaha di Indonesia membutuhkan setidaknya 11 prosedur dengan waktu 24,9 hari dan membutuhkan biaya 19,40% dari pendapatan per kapita.

Studi KPPOD (2016) tentang kemudahan berusaha juga menunjukkan praktik pengurusan izin yang bervariasi antardaerah. Dari sisi waktu misalnya, Permendag No 14/2016 tentang Perubahan Permendag No 77/2013 tentang Penerbitan SIUP dan TDP Secara Simultan menegaskan waktu penerbitan SIUP dan TDP dua hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Namun, semua daerah yang diteliti - kecuali Surabaya-masih menghabiskan waktu lebih dari dua hari.

Temuan ini ditegaskan kembali dalam Studi TKED 2016. Perizinan usaha menempati posisi teratas pada klasemen permasalahan para pelaku usaha. Perizinan menjadi momok lantaran panjangnya prosedur dan waktu serta mahalnya biaya yang mesti dikeluarkan investor. Rumitnya proses pengurusan izin ini memberatkan pelaku usaha, terutama yang bergerak di skala UMKM.

Situasi ini, rumitnya perizinan dan ketimpangan kepemilikan izin, membuat peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia, berdasarkan pengukuran Bank Dunia, berada di posisi 109 (2016) dan berhasil merangkak naik ke posisi 91 (2017) dari 189 negara.

Meski posisinya membaik,  posisi ini masih tercecer jauh dari negara tetangga seperti Singapura (2), Malaysia (23), dan Thailand (46). Pemerintah pun berikhtiar untuk mencapai peringkat 40 pada EODB tahun 2019.

Tak sekadar deregulasi

Mematok target tinggi tentu bukan perkara mudah. Sejak awal, pemerintahan Jokowi-JK gencar melakukan reformasi perizinan melalui upaya deregulasi-debirokratisasi. Sejumlah paket kebijakan ekonomi diluncurkan demi peningkatan kemudahan berusaha.

Tentu regulasi penghapusan perpanjangan SIUP dan penyederhanaan prosedur TDP dipahami dalam konteks upaya  memperbaiki peringkat tersebut. Namun, fenomena ketimpangan kepemilikan izin dan prosedur pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan bervariasi antardaerah, mengindikasikan langkah deregulasi pemerintah menemukan jalan terjal.

Demi menaklukkan jalan terjal ini, pemerintah (pemda) mesti melampaui deregulasi. Artinya, tak sekadar memangkas dan menyederhanakan regulasi untuk mengejar target EODB. Pemerintah mesti mengambil langkah lebih untuk memastikan ketercapaian deregulasi.

Pertama, pemerintah perlu memastikan seluruh regulasi dan kebijakan diimplementasikan di seluruh daerah. Persoalan di daerah menunjukkan, pelaku usaha, terutama mikro-kecil, tidak mengetahui regulasi atau kebijakan terbaru terkait perizinan.

Jangankan pelaku usaha, sejumlah instansi di lingkup pemda, ada yang tidak tahu program pemerintah pusat terkait perizinan usaha.

Situasi ini terjadi karena sosialisasi pusat masih sektoral dan belum merata di seluruh daerah. Sementara pemda belum proaktif menyebarkan informasi.

Kedua, pemerintah pusat harus memastikan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) sungguh-sungguh dijalankan oleh Pemda. Pantauan penulis, masih ada daerah kabupaten/kota yang belum menyerahkan seluruh kewenangan perizinan ke BPMPTSP.

Padahal tujuan PTSP adalah mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Akibatnya jelas, para pemohon izin harus mendatangi sejumlah instansi untuk mengurus dan mendapatkan sebuah dokumen izin. Alur perizinan seperti ini, selain memperpanjang prosedur dan waktu, juga berpotensi menimbulkan pungutan tidak resmi.

Ketiga, fungsi pengawasan harus konsisten dijalankan. Selama ini, kewajiban memiliki dan memperpanjang izin merupakan salah satu instrumen pengawasan pemerintah/pemda. Pasca-penghapusan perpanjangan SIUP dan TDP, pemerintah mesti menyiapkan instrumen untuk tetap update perkembangan setiap badan usaha yang sudah memiliki izin.

Pengawasan ini krusial untuk mengantisipasi oknum pelaku usaha "nakal" yang bisa saja melanggar undang-undang.

Akhirnya, seluruh skenario pemberian kemudahan berusaha berjalan sukses jika pemerintah bersinergi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) tanpa pandang skala usaha. Partisipasi stakeholder sejak perancangan sampai implementasi regulasi akan menghemat energi pemerintah dalam menggerakkan roda kemudahan investasi.

Harapannya, di ujung lorong kemudahan berusaha ada cahaya kesejahteraan yang dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

Feedback   ↑ x
Close [X]