: WIB    --   
indikator  I  

Tambal sulam anggaran negara

Oleh Dhenny Yuartha Junifta
( Peneliti Indef )
Tambal sulam anggaran negara

Pilihan politis yang sulit antara defisit yang melebar ataukah pemotongan anggaran selalu menjadi isu rutin tahunan setiap pemerintah menetapkan rancangan anggaran negara. Bahkan pemerintah sebelumnya mengusulkan defisit pada RAPBN-P sebesar Rp 397,25 triliun atau 2,92% dari produk domestik bruto  (PDB). Angka tersebut secara politis kurang baik terlebih tahun depan merupakan tahun politik pemilu.

Dengan asumsi penghematan dan  memperhatikan penyerapan anggaran beberapa tahun terakhir, pemerintah berdalih bahwa defisit dapat dijaga pada level 2,67% dari PDB. Terlepas benar atau tidak alasan dibalik skenario tersebut, yang pasti defisit telah melebar sebesar Rp 67,07 triliun dari rencana 2,41% terhadap PDB pada APBN 2017.

Pilihan tambal sulam terlihat dari penerimaan negara yang belum beres. Kinerja pajak yang belum juga memuaskan menjadi persoalan. Prestasi terbaik realisasi pajak 107% hanya terjadi pada tahun 2008. Selebihnya adalah realisasi yang selalu meleset dari target, alias shortfall.

Semua pasti tahu tentang tax ratio pada akhir tahun yang ditargetkan sebesar 10,7% dari PDB tertinggal dari negara-negara lain seperti Singapura  sudah 13,9%, Malaysia 15 %, atau Filipina dengan 16,7%. Tambal sulam anggaran negara lebih disebabkan karena pajak yang lemah visi dan kurang berkesinambungan.

Penyakit jangka pendek tersebut dapat dilihat setidaknya dalam tiga kasus. Pertama, realisasi amnesti pajak yang ternyata belum mampu mendongkrak penerimaan pajak. Tujuannya baik, reformasi peningkatan penerimaan dan perluasan basis data perpajakan. Nyatanya realisasi pajak tak banyak menekan shortfall. Pengalaman tahun sebelumnya memperlihatkan realisasi pajak 2016 tak lebih dari 81%. Angka tersebut sudah termasuk dorongan dana amnesti pajak.

Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/2017 dan Perppu Nomor 1/2017 yang diragukan kredibilitasnya. Pemerintah seperti tersadar bahwa dana tebusan amnesti pajak bukanlah kartu As yang setiap waktu dapat digunakan saat penerimaan sedang genting. Sebenarnya, peraturan tersebut adalah komitmen pemerintah terhadap kesepakatan internasional keterbukaan informasi keuangan alias automatic exchange of information (AEoI).

Batasan saldo yang dapat diintip petugas sebenarnya US$ 250.000 atau Rp 3,3 miliar. Sayangnya penerapannya di dalam negeri terkesan plin-plan dan diragukan dasar perhitungannya. Dari minum Rp 200 juta langsung berubah jadi Rp 1 miliar. Seolah kebijakan tersebut menyasar potensi wajib pajak kecil dan IKM.

Ketiga, tidak berjalannya langkah strategis yang bersifat jangka panjang dalam pembenahan perpajakan. Rezim berubah, peta jalan pun juga berubah. Konsistensi pelaksanaan setiap peta jalan pun dipertanyakan. Mulai dari tema-tema konsolidasi, penegakan hukum, dan pembenahan data pajak.

Terbaru, peta jalan perpajakan 2015-2019 dengan tema yang ditentukan berbeda setiap tahunnya. Namun, tetap tak memberikan daya dorong berarti dalam penerimaan pajak. Shortfall justru melebar dari Rp 5 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 257 triliun pada tahun 2016.

Feedback   ↑ x
Close [X]