| Editor: Tri Adi
Ekonomi Indonesia digadang-gadang akan tumbuh lebih cepat pada tahun ini, setelah hanya tumbuh 5,07% di tahun lalu. Optimisme itu terlihat dari target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar 5,4%.
Cuma, pemerintah mesti bekerja ekstra keras untuk memenuhi target tersebut. Sebab, tahun ini masih cukup menantang bagi perekonomian. Bukan cuma kita sudah masuk tahun politik. Namun beberapa hal perlu dicermati serius.
Pertama, soal daya beli yang melesu. Badan Pusat Statistisk (BPS) mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tanggal di bawah 5% di tahun lalu, persisnya 4,95%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi indikator kekuatan daya beli masyarakat tersebut menjadi yang terendah sejak 2010.
Padahal kita tahu, konsumsi rumah tangga adalah salah satu mesin penggerak utama perekonomian Indonesia. Memulihkan daya beli menjadi tantangan utama pemerintah di tahun ini bila ingin mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,4%.
Kedua, tren kenaikan harga minyak mentah dunia dan juga komoditas batubara. Awal tahun ini harga minyak dunia kembali menghangat. Misal, harga minta WTI hingga 7 Februari 2017 sudah naik 15,73% secara tahunan menjadi US$ 63,48 per barel. Bahkan, harga minyak dunia pada 26 Januari 2018 lalu sempat menggapai rekor tertinggi di tahun ini yakni US$ 66,14 per barel.
Satu sisi ini memang berkah bila tren kenaikan harga minyak mentah dunia tersebut berlanjut sepanjang tahun ini. Pendapatan negara dari minyak dan gas sudah pasti akan terangkat. Namun, sisi lain juga menimbulkan dilema anggaran pemerintah.
Apa pasal? Pemerintah hanya memasang target asumsi harga minyak di APBN 2018 sebesar US$ 48 per barel. Bila harga minyak terus naik, sementara asumsi harga minyak tak disesuaikan, anggaran bisa terganggu. Sementara untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), barangkali pemerintah akan berpikir dua kali.
Bukan cuma akan menekan daya beli masyarakat. Secara politik pun, kenaikan harga BBM akan membuat gaduh. Apalagi sudah masuk tahun politik, tentu riskan secara politik bagi pemerintah menelurkan kebijakan yang tak populis.
Tentu bukan perkara gampang mengelola perekonomian dalam tahun yang penuh tantangan ini. Tapi, dari kinerja ekonomi ini, reputasi pemerintah dipertaruhkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
