: WIB    —   
indikator  I  

Tantangan holding BUMN tambang

Oleh Effnu Subiyanto
( Direktur Koalisi Rakyat Indonesia Reformis (Koridor) )
Tantangan holding BUMN tambang

Kuat nian niat Pemerintah Indonesia membeli saham Freeport sebesar 41,36%. Daya upaya dibentuk dan secara khusus holding tambang dengan pemimpin holding Inalum dipaksa terbentuk paling lambat akhir November ini.

Model holding BUMN masih dipercaya kuat oleh Kementerian BUMN sebagai solusi menyederhanakan proses bisnis BUMN dalam rangka efisiensi dan efektifitas produksi. Dalam benak Menteri BUMN, fleksibilitas operasional BUMN bisa menjadi lebih ringkas, lebih mudah dan lebih efisien.

Dasar pemikiran ini tidak ada yang salah. Pembedanya di Indonesia, banyak sekali fenomena yang tidak normal. Seperti pajak. Setelah holding dibentuk, fleksibilitas pemakaian suku cadang atau aset masing-masing anggota holding tidak seketika membebaskan kewajiban pajak.

Ironisnya, masalah tersebut dapat ditafsirkan sebagai transfer aset ke dalam institusi lain yang berbeda. Pengertian transfer aset ditafsirkan sebagai jual beli dan akhirnya menjadi subjek pajak.

Pada konteks Inalum misalnya, jika divisi pengadaan holding membeli barang dan bahan untuk produksi anggota holding di PTBA, Antam atau PT Timah, maka Direktorat Pajak akan menganggap bahan atau barang tersebut sebagai subjek jual beli dan wajib bayar pajak PPN. Padahal, Inalum sudah membayar pajak saat pembelian, dan kini anggota holding harus bayar PPN kembali. Induk BUMN kini beresiko membayar pajak ganda.

Switching antar barang modal pada holding tambang ini sangat mungkin terjadi melihat bisnis inti anggota holding dan induk holding-nya sendiri adalah serupa yaitu bisnis tambang.

Pada kacamata Direktorat Jenderal Pajak, saling tukar menukar barang modal untuk produksi menjadi sangat besar dan potensial menjadi moral hazard dan akhirnya menjadi temuan sebagai pajak yang kurang bayar.

Pada model holding tambang Inalum, aset PTBA, Antam dan PT Timah pun juga rawan ditafsirkan menjadi transfer aset ke dalam induk Inalum. Seluruh nilai aset tiga BUMN tambang tersebut senilai Rp 26,37 triliun akan terpapar potensi tagihan pajak sekitar 20% sampai 25% dan amat memberatkan. Pada laporan keuangan konsolidasi Inalum 2018 nanti maka Inalum akan terhutang pajak dengan Surat Tagihan Pajak (STP) minimal Rp 6,59 triliun.

Feedback   ↑ x
Close [X]