: WIB    --   
indikator  I  

Tax effort di era keterbukaan data

Oleh Haryo Kuncoro
( Direktur Riset The Socio-Economic & Educational Business Institute, Jakarta )
Tax effort di era keterbukaan data

Hasrat besar Kementerian Keuangan mereformasi pajak tengah berada dalam momentum terbaiknya. Titik tonggaknya adalah amnesti pajak. Program ini membuka kesempatan bagi wajib pajak (WP) untuk mendeklarasi hartanya yang selama ini masih ‘tersembunyi’ dari sistem perpajakan nasional.

Amnesti pajak juga menyasar pemilik harta di luar negeri untuk merepatriasi ke Tanah Air. Pasca program amnesti pajak berakhir per 31 Maret 2017, Kementerian Keuangan mendapatkan momentum keduanya, yakni pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perihal keterbukaan informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk kepentingan perpajakan.

Penerbitan Perppu menjadi dasar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses kerahasiaan data nasabah dari bank, bursa efek, perasuransian dan lembaga keuangan lainnya, baik asing maupun domestik. Dengan Perppu ini, pemerintah tampaknya ‘mencuri start’ sebelum diberlakukan secara global pada 2018.

Awalan semacam ini diperlukan sebagai prasyarat agar semua WP telah siap dengan agenda AEOI. Melalui AEOI, pemilik harta yang belum terlaporkan atau aset lain di luar negeri akan ketahuan subjek, jumlah dan lokasinya. Alhasil, kepatuhan WP akan terkondisikan dengan sendirinya.

Dalam konteks kepatuhan inilah, penerbitan Perppu menjadi titik tolak DJP untuk melakukan upaya pajak (tax effort). Upaya pajak adalah indikator keberhasilan pengumpulan pajak dengan merujuk pada potensinya.

Upaya pajak sejauh ini didasarkan pada asumsi WP senantiasa memiliki iktikad baik. Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh pada WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewenangan untuk memeriksa kewajaran laporannya.

Pemeriksaan pajak untuk mengetahui kepatuhan WP idealnya didasarkan pada pendapatan sebagai refleksi potensi ekonominya. Data pendapatan praktis sulit diidentifikasi. Subjek pajak terutama golongan menengah-atas memiliki insentif kuat untuk menyembunyikan pendapatan senyatanya yang dia peroleh.

Atau, pendapatan yang sebenarnya telah dia laporkan sebagai basis pembayaran pajak, sementara pendapatan dari sumber lain tidak dia ungkap.

Dari manapun pendapatan berasal dia akan dibelanjakan. Dengan logika ini, pengeluaran adalah representasi yang paling dekat dengan pendapatan. Sayangnya, belanja WP golongan bawah cenderung ‘bombastis’ dibanding pendapatannya. Konsekuensinya, pengeluaran tak sepenuhnya mencerminkan pendapatan.

Alhasil, setoran pajak yang berbasis pada pendapatan menjadi understated dan pemeriksaan pajak yang mendasarkan data pengeluaran agak overstated.

Feedback   ↑ x