| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.362
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS606.004 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Tidak ada swastanisasi dalam proyek strategis

Senin, 14 Mei 2018 / 14:40 WIB

Tidak ada swastanisasi dalam proyek strategis

KONTAN: Secara umum, apa saja yang menjadi hambatan dari proyek strategis itu?
WAHYU:
Masalah pertama adalah persiapan proyek dari awal. Yang kedua ialah masalah tanah. Memang, ini menjadi pekerjaan rumah untuk menyiapkan proyeknya dulu.  

KONTAN: Hambatan tanah persisnya seperti apa?
WAHYU:
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, kan, dikenal musyawarah. Tetapi, ada saja masyarakat yang tidak mau pindah. Makanya, kami harus masuk hingga ke pengadilan. Ini, kan, jelas menghambat.

Hal-hal ini lah yang masih sering dihadapi dalam proyek-proyek kita. Seharusnya, bisa lebih cepat, tapi jadi tertunda gara-gara masalah tanah. Ada masyarakat yang ingin harganya lebih tinggi. Bayangkan, jika proses di pengadilan harus sampai ke Mahkamah Agung (MA). Ini sesuai undang-undang, prosesnya memang lebih panjang.

KONTAN: Apakah bank tanah bisa menyelesaikan masalah pengadaan tanah?
WAHYU:
Belum tentu. Bayangkan, untuk membebaskan lahan buat jalan tol, prosesnya cukup panjang. Tapi, mungkin bank tanah bisa saja ikut membantu. Contohnya, untuk membangun jalan tol, ada masyarakat yang harus dipindah.

Bank tanah bisa membantu, misalnya, untuk rumah susun. Masyarakat yang kena gusur bisa pindah ke rumah susun. Ini baru bisa. Tapi, tidak semua masalah tanah dari proyek infrastruktur bisa selesai lewat bank tanah.

KONTAN: Berapa, sih, total kebutuhan anggaran untuk membiayai seluruh PSN?
WAHYU:
Kebutuhan total Rp 4.092 triliun. Dari APBN hanya bisa Rp 423 triliun, BUMN dan BUMD Rp 1.255 triliun, dan swasta Rp 2.414 triliun.   

KONTAN: Ada yang bilang, pembangunan infrastruktur membuat swastanisasi di proyek strategis pemerintah. Tanggapan Anda?
WAHYU:
Tidak ada swastanisasi. Kalau pakai istilah swastanisasi, pengertiannya ada yang pindah. Di PSN ada skema KPBU, aset tetap ada di kita. Cuma pengelolaannya saja yang ada di tangan swasta.

KONTAN: Hanya efeknya,  tarif tol menjadi mahal?
WAHYU:
Kalau soal tol, pada awal studi ada kemampuan masyarakat membayar tol. Dengan dasar ini, maka tarif ditentukan. Jadi, tari tol kemahalan atau tidak, itu relatif.

Sebenarnya, sudah dihitung dalam studi kelayakan proyek tol. Dari situ kelihatan hitungannya.

Namun, mungkin pemerintah melihat lalu lintas kendaraan yang masuk di ruas tol tersebut tidak terlalu tinggi. Sebab, setelah proyek itu selesai, bisa jadi tidak berjalan sesuai hasil studi kelayakan.

Makanya, pemerintah mungkin memberikan stimulasi agar lalu lintas kendaraannya bisa naik. Tetapi, penurunan tarif tol untuk angkutan logistik, kan, masih dikaji Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KONTAN: Dengan sudah ada puluhan proyek yang selesai dan masih tahap konstruksi, apakah sudah terlihat dampak keekonomiannya?
WAHYU:
Dampak yang langsung adalah ke tenaga kerja, lalu penjualan bahan bangunan juga naik karena banyak terpakai untuk konstruksi. Tapi dampak lainnya, semua infrastruktur tidak bisa dihitung secara langsung.

Tidak bisa dihitung sesaat proyek itu sudah selesai atau saat berjalan. Soalnya, pasti akan berubah dampaknya dan meningkat. Jadi sekarang, cuma bisa dilihat ke penyerapan tenaga kerja dan peningkatan bahan bangunan.


Reporter: Lamgiat Siringoringo

Komentar
TERBARU
MARKET
IHSG
-43,65
5.861,51
-0.74%
 
US/IDR
14.391
-0,03
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

Close [X]
×