: WIB    --   
indikator  I  

Titipan uang jemaah

Oleh Ardian Taufik Gesuri
Titipan uang jemaah

Rombongan jemaah haji mulai mendatangi Tanah Suci. Kloter demi kloter sudah memenuhi asrama dan siap diberangkatkan. Namun, di kalangan masyarakat masih riuh bersilang pendapat soal pemanfaatan dana haji untuk investasi di proyek-proyek infrastruktur.

Adalah Presiden Jokowi sendiri yang melontarkan gagasan itu usai melantik pengawas dan pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu pekan lalu. “Daripada uang itu diam, lebih baik diinvestasikan, tapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” katanya. Ia menyebut dana itu bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan pelabuhan. Lalu hasil keuntungannya, seperti di Malaysia, bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

Ini sebenarnya bukan ide baru. Malah faktanya saat ini sebagian dana haji yang terhimpun Rp 95 triliun sudah diinvestasikan di sukuk. Tentu, dana itu dikembangkan untuk memutar roda perekonomian. Toh, pernyataan Presiden itu menyulut polemik kencang. Banyak yang bersikeras dana haji harusnya dipakai untuk keperluan haji, bukan untuk infrastruktur seperti jalan tol. Misalnya, untuk memperbaiki fasilitas pemondokan haji dan pengadaan pesawat. Terlebih dana itu milik jemaah, bukan milik pemerintah.

Bila kita cermati, banyak pendapat yang mencampurkan antara soal pengeluaran (pemakaian) dan pengembangan (investasi) dana haji. BPKH sendiri, sesuai UU, berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji asalkan sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Pemerintah jelas tidak boleh mengambil laba dari pengelolaan dana itu.

Namun, benar pula bahwa pemanfaatan dana haji harus sangat hati-hati. Sesuai dengan keputusan para ulama, pengalokasian dana itu harus dilakukan sesuai prinsip syariah yang mempertimbangkan aspek keamanan, manfaat, likuiditas, sesuai dengan perundang-undangan.

Selama ini para calon jemaah haji juga sudah menerapkan akad wakalah ketika menyetor biaya penyelenggaraan haji. Mereka memberikan kuasa ke Kementerian Agama untuk menerima dan mengelola dana tersebut, dan selanjutnya mengamanatkan pengelolaan itu kepada BPKH. Toh, ada baiknya proses tersebut dirapikan lagi agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah maupun aturan perundang-undangan. Dan yang penting: calon jemaah jadi lega dan ikhlas.

Feedback   ↑ x
Close [X]