Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Tri Adi
Rencana PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk (PADI) yang akan mengambil alih Bank Muamalat Indonesia diharapkan bisa memberikan suatu kekuatan baru dari pemegang saham. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama berkenaan dengan rencana PADI mengambil alih mayoritas saham Bank Muamalat.
Rencananya proses akuisisi ini dilakukan dengan cara pembeli siaga rights issue. Dari sisi hukum bisnis, memang jika ingin menguasai mayoritas perusahaan, harus memiliki minimal 51% saham. Dalam hukum bisnis, ada tiga jenis kepemilikan mayoritas, yakni 50%, 66% dan 75%. Tiga-tiganya merupakan persentase pengambilalihan saham, agar bisa menjadi pengendali.
Selain harus memperhatikan kepemilikan saham, akuisisi sebuah bank, juga harus memenuhi beberapa ketentuan terkait aturan perbankan yang regulasinya cukup ketat.
Selain harus memenuhi aturan kepemilikan tunggal atau single presence policy, rencana akuisisi ini juga harus memenuhi aturan khusus terkait perbankan syariah. Secara umum memang rencana akuisisi 51% Bank Muamalat oleh perusahaan sekuritas harus memenuhi aturan spesifik Bank Indonesia dan OJK. Namun secara UU, hal ini dimungkinkan.
Jika melihat profil PADI yang merupakan perusahaan sekuritas, maka saya memproyeksikan rencana akuisisi Bank Muamalat oleh PADI ini mempunyai tujuan jangka pendek. Bisa saja nanti setelah akuisisi ini berhasil, ada pihak lain yang masuk ke Bank Muamalat.
Atau bisa dibilang PADI merupakan perantara, bagi pemegang saham sesungguhnya yang akan masuk ke Bank Muamalat.
Selain beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, mestinya akuisisi juga harus mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan. Sebab, harapannya dengan masuknya pemegang saham baru ini kinerja Bank Muamalat bisa lebih baik. Hal ini karena biasanya pemegang saham baru akan menyuntikkan dana segar ke bank yang jadi target akuisisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
