: WIB    --   
indikator  I  

Urgensi cukai minuman berpemanis

Oleh Benny Gunawan Ardiansyah
( Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Kementerian Keuangan )
Urgensi cukai minuman berpemanis

Pengenaan pajak sudah barang tentu mengandung maksud dan tujuan tertentu dan bukan semata-mata untuk membangun negara semata saja. Berdasarkan Organization Economic Cooperation and Development (OECD),  pajak dapat dikenakan terhadap barang serta jasa tertentu. Nah, di Indonesia pajak jenis tersebut dikenal dengan sebutan cukai.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39/2007 tentang Cukai, pengenaan cukai harus memenuhi sifat dan karakteristik. Seperti untuk membatasi konsumsi dari barang tersebut, mengawasi penyaluran dari barang yang bersangkutan. Atau barang konsumsi tersebut bisa merusak lingkungan hidup. Tapi bisa juga pengenaan cukai tersebut sebagai bentuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di  masyarakat.

Di Indonesia sendiri, pemberlakukan cukai tersebut cuma diterapkan untuk tiga kategori barang saja. Yaitu hasil tembakau (terutama rokok), etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol. Sementara, negara-negara lain di dunia telah berhasil mengenakan cukai atas komoditi yang lebih beragam.

Sejatinya wacana untuk mendorong pemerintah melakukan ekstensifikasi cukai sudah lama berlangsung. Salah satu ekstensifikasi yang mendesak adalah pengenaan cukai bagi minuman berpemanis atau dikenal dengan sugar-sweetened beverages. Minuman berpemanis biasanya memiliki komposisi dasar air sebesar 90% dan sisanya terdiri dari bahan tambahan seperti zat pewarna, zat pemanis, gas CO2 dan atau zat pengawet.

Feedback   ↑ x
Close [X]