Reporter: Barly Haliem | Editor: Tri Adi
Plong! Pertemuan antara dua rival pada pemilu presiden (pilpres) 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, pekan lalu, sontak mencairkan kebekuan politik. Ibarat api disiram es, panasnya suhu politik Tanah Air langsung dingin.
Nah, bagi kalangan investor, mencairnya komunikasi politik dua tokoh sentral pada pilpres lalu telah menghapus faktor politik dalam kamus risiko mereka. Perjumpaan dua rival itu setidaknya memberi harapan bahwa proses transisi kepemimpinan tetap berlangsung damai.
Secara umum, posisi Indonesia sungguh dalam posisi gemerlap. Dewi Fortuna pun sedang berpihak pada negeri ini. Lembaga pemeringkat Standard and Poor's (S&P), menaikkan peringkat utang Indonesia. Pemodal asing juga terus membanjiri pasar keuangan Indonesia.
Benar, perang dagang Amerika Serikat dan China masih menghantui dunia. Tapi sudahlah. Energi dan fokus kita lebih baik dicurahkan mengurai problem domestik. Toh, pekerjaan rumah kita bertumpuk, baik di bidang ekonomi, sosial, birokrasi, hingga urusan hukum.
Ihwal kepastian hukum, sebagai contoh. Sejumlah proses hukum di Tanah Air disorot dunia karena dinilai absurd. Ada sejumlah pemicu mengapa hukum kita disoal lagi. Mulai dari kontroversi pengadilan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung, pengadilan bekas Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, hingga vonis bagi Baiq Nuril.
Vonis untuk Syafrudin dinilai memberi preseden bahwa keputusan pejabat bisa dipidanakan, sehingga bisa memicu para birokrat lain tak berani mengambil keputusan krusial. Lain lagi penilaian atas vonis Karen, bahwa risiko bisnis di Indonesia rupanya bisa diperkarakan. Pada kasus Baiq, hukum dianggap belum berpihak pada si kecil dan lemah.
Sungguh, tidak ada yang meragukan prospek molek Indonesia yang membuat ngiler banyak pemodal kaya. Namun, sekali lagi, mereka meragukan hukum kita.
Jika dianalogikan, Indonesia ibarat rumah mewah baru, lengkap dengan potensi pasar yang bak kolam renang. Sebagai tuan rumah, kita sedang berupaya mengundang teman untuk singgah dan mengajaknya berenang menjajal kolam renang.
Tapi ada hiu di kolam renang kita yang siap menggigit siapa saja. Dus, siapa yang berani berenang jika risikonya dicabik hiu buas? Hiu itulah perumpamaan hukum kita saat ini.
Kita setuju hukum harus ditegakkan. Koruptor dan penjahat juga harus diganjar berat.
Tapi para penegak hukum juga harus punya wisdom (kebijaksanaan). Penegakan hukum tidak boleh lagi ditekuk-tekuk atau disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek. Mudah-mudahan tak ada lagi Syafrudin, Karen, dan Baiq Nuril yang lain di masa mendatang.♦
Barly Haliem Noe
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
