Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.568
  • SUN94,17 -0,23%
  • EMAS655.000 -0,15%

Ambisi penyederhanaan perizinan usaha

Rabu, 07 November 2018 / 15:29 WIB

Ambisi penyederhanaan perizinan usaha

Kenaikan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business (EoDB) Index atau indeks kemudahan berbisnis adalah salah satu target Presiden Joko Widodo. Presiden menargetkan Indonesia di peringkat 40 tahun ini. Tapi peringkat Indonesia tahun ini di posisi 72. Menurut Bank Dunia, peringkat Indonesia tersebut sudah mengalami lonjakan. Tahun lalu, Indonesia di peringkat 91. Tahun 2015 dan 2016 di posisi 144 dan 106.

Meski peringkat kemudahan berusaha naik dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih dihadapkan pada rendahnya peringkat pada indikator starting a business. Pada tahun 2018, indikator ini berada di posisi 144. Indikator tersebut dalam EoDB dihitung berdasarkan jumlah prosedur, hari dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha. Nah, dalam indikator itu, waktu untuk mendaftarkan usaha di Indonesia sebanyak 23 hari yang mencakup 11 prosedur.

Rendahnya peringkat Indonesia tersebut juga terefleksi dari banyaknya bisnis informal di Indonesia. Diperkirakan sekitar 93% unit usaha di Indonesia masuk kategori unit usaha informal. Menurut Sensus Ekonomi BPS 2016, dari 26,7 juta unit usaha di Indonesia, hanya 1,8 juta unit yang berbentuk badan usaha. Di tahun yang sama, BPS melaporkan bahwa unit usaha di Indonesia didominasi unit usaha mikro dan kecil (UMK) berjumlah 26,2 juta.

Tingginya unit usaha UMK yang masih informal harus menjadi perhatian pemerintah karena sektor UMK berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Pada 2016, sektor UMK dapat menyerap tenaga kerja tiga kali lebih tinggi dibandingkan sektor usaha skala besar. Selain itu, di tahun yang sama, kontribusi sektor UMK terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 6.947,8 triliun atau 56% dari total PDB Nasional. Melihat data tersebut, maka program untuk memformalkan unit usaha UMK di Indonesia harus jadi agenda utama pemerintah.

Menurut studi yang dilaksanakan oleh Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) di tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Bandar Lampung, terdapat keuntungan yang bisa didapatkan dari unit usaha yang sudah terdaftar atau berbadan hukum. Beberapa di antaranya adalah akses yang lebih besar terhadap pelayanan peningkatan usaha melalui training dan workshop atau juga pengajuan kredit. Unit usaha yang sudah formal juga memiliki peluang yang lebih besar untuk memasarkan produknya ke berbagai market, dan berpeluang lebih besar menarik investor, layak mengikuti tender lelang proyek yang diadakan pemerintah dan dapat melakukan initial public offering (IPO).

Sejatinya, pengesahan online single submission (OSS) pada Juli 2018 menjadi usaha nyata Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan proses registrasi usaha di Indonesia agar unit usaha UMK bisa menjadi formal. Sistem ini menyederhanakan pelayanan pendaftaran usaha dengan cara membentuk sistem yang terintegrasi secara elektronik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0006 || diagnostic_api_kanan = 0.0622 || diagnostic_web = 0.4319

Close [X]
×