Reporter: Mesti Sinaga | Editor: Tri Adi
Di tengah tren kenaikan suku bunga yang berlangsung di pasar keuangan dunia, pemerintah masih akan terus menggelontor pasar dengan surat utang. Dalam empat bulan ke depan, pemerintah akan menerbitkan surat berharga nasional (SBN) senilai Rp 259 triliun. Ini sisa penerbitan SBN dari target tahun ini Rp 799 triliun. Penerbitan SBN- yang menjadi andalan untuk membiayai anggaran- akan terus berlanjut. Berdasar Nota Keuangan RAPBN 2019, pemerintah akan menerbitkan SBN senilai Rp 386, 213 triliun untuk anggaran 2019.
Ini memang bukan hal baru. Namun, masalahnya kini, SBN itu diterbitkan saat bunga dalam tren mendaki. Contoh paling aktal, SBR004 yang kini dalam masa penawaran, memberikan bunga minimal 8,05%.
Ke depan beragam jenis SBN yang akan diterbitkan pemerintah berpotensi memberikan suku bunga yang lebih tinggi. Pasalnya, sinyal kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) semakin kuat. Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump sempat mengecam bank sentral AS, atas kebijakan kenaikan suku bunganya. Namun, Gubernur Federal Reserve Jerome Powell menolak intervensi Trump. Dia bahkan memperkat sinyal, The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya hingga akhir tahun ini. Situs Trading Economics memprediksi, suku bunga acuan AS akan naik menjadi 2,5% di akhir tahun ini dan terus naik hingga 2020.
Jika suku bunga AS terus naik, maka Bank Indonesia (BI) harus ikut mengerek bunga acuannya. Jika tidak, rupiah akan kian terpuruk, cadangan devisa terkuras habis, dan pemerintah akan kesulitan membiayai anggaran yang masih samngat bergantung pada utang.
Kenaikan suku bunga ini akan membuat beban utang pemerintah kian menggunung. Berdasar RAPBN 2019, cicilan utang tahun depan mencapai Rp 275,42 triliun atau sekitar 17,1% dari total anggaran. Ini dengan asumsi tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3% dan rata-rata kurs rupiah Rp 14.400 per dollar AS. Itu artinya, jika suku bunga naik dan atau kurs rupiah kian melemah, maka beban bunga utang yang harus dibayar tahun depan akan menggelembung, jumlahnya bisa mencapai sekitar Rp 475 triliun.
Ini persolan sangat pelik yang harus ditangani Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berhemat dan membuat prioritas bisa jadi jalan keluar. Namun, di tahun politik 2019, tentu tak mudah bagi Menteri Keuangan memangkas subsidi atau mengurangi anggaran kementerian seperti pernah dia lakukan sebelumnya.•
Mesti Sinaga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
