kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45944,75   -7,79   -0.82%
  • EMAS917.000 -0,54%
  • RD.SAHAM -0.87%
  • RD.CAMPURAN -0.36%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.50%

Antara Bonus dan Bencana Demografi

oleh Yusuf Rany Manilef - Peneliti di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia


Rabu, 24 Februari 2021 / 08:27 WIB
Antara Bonus dan Bencana Demografi
ILUSTRASI.

Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini merilis hasil sensus penduduk. Dalam rilis tersebut jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun lalu mencapai 270,2 juta jiwa, angka ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk pada perhelatan Sensus pada tahun 2010 yang berjumlah 237 juta jiwa. Dari hasil sensus ini juga diketahui bahwa saat ini Indonesia masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati apa yang disebut bonus demografi.

Kondisi ini tidak terlepas dari struktur penduduk yang saat ini didominasi oleh penduduk dengan usia produktif. Proporsi generasi Z (Gen-Z) dan generasi millennial, yaitu penduduk dengan range usia 8 sampai 39 tahun masing-masing sejumlah 27,94% dan 25,87%. Kedua generasi termasuk dalam usia produktif sehingga bisa menjadi peluang untuk mendukung beragam aktivitas perekonomian Indonesia.

Dalam hal perkembangan ekonomi digital misalnya, kelompok usia produktif yang berada dalam range usia ini bisa membantu proses transformasi ekonomi digital di dalam negeri. Apalagi kelompok usia ini merupakan kelompok usia yang sangat familier dalam penggunaan teknologi digital seperti internet. Artinya dengan proporsi demografi seperti ini, bukan tidak mungkin proses transformasi ekonomi digital akan lebih cepat di Indonesia.

Hal ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan juga BAIN yang memproyeksikan omzet ekonomi digital kotor atau Gross Merchandise Value (GMV) Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai US$ 130 miliar atau meningkat sebanyak 225%. Nilai ini setara dari 44% dari total GMW seluruh Asia Tenggara pada tahun 2025 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pasar ekonomi digital terbesar di dunia.

Selain itu, proporsi penduduk usia produktif juga bisa dimanfaatkan pemerintah dalam upaya memperdalam pasar keuangan. Apalagi saat ini tren penduduk millennial mulai berminat untuk berinvestasi semakin bertambah.

Hal ini terbukti dari banyaknya produk keuangan seperti misal obligasi ritel yang semakin diminati oleh para investor muda. Selain sebagai proses pendalaman pasar keuangan, hal ini tentu merupakan angin segar bagi pemerintah yang saat ini membutuhkan pembiayaan yang besar untuk biaya penanggulangan Covid-19.

Namun demikian, proporsi penduduk usia muda juga meninggalkan pekerjaan rumah pemerintah, Salah satu nya tingkat pengangguran muda. Sampai dengan Agustus 2020 jumlah pengangguran mencapai 9,7 juta jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,07%. Jika dilihat lebih detail ternyata tingkat pengangguran penduduk usia muda yaitu kelompok usia Gen-Z dan millennial mencapai 7,5 juta orang dengan TPT sekitar 11%.

Jika kita melihat dari tingkat pendidikan, saat ini jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan SD hingga SMA dan SMK memegang proporsi terbesar dengan jumlah pengangguran mencapai 8,4 juta orang. Kondisi ini tentu perlu diwaspadai karena jika kondisi ini tidak di mitigasi sedari dini, bukan tidak mungkin alih-alih mendapatkan bonus demografi Indonesia malah bisa mendapatkan bencana demografi dalam jangka waktu yang panjang.

Langkah kebijakan

Dengan kondisi demografi seperti ini, pemerintah perlu segera mempersiapkan kebijakan komprehensif agar Indonesia bisa tetap memanfaatkan bonus demografi nya, pendekatan kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek kebijakan mendorong sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dan sesuai dengan kriteria pendidikan para pencari kerja. Salah satu sektor yang cocok dengan kriteria di atas ialah industri manufaktur.

Apalagi belajar dari pengalaman negara lain industri manufaktur umumnya berkembang ketika suatu negara memasuki periode bonus demografi. Sebagai ilustrasi pada masa Jepang berada dalam periode bonus demografi pada tahun 1980, proporsi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 26%.

Kondisi demografi yang sama juga temukan pada Korea Selatan, pada tahun 1988 ketika nilai tambah industri manufaktur mencapai titik tertinggi nya, Korea Selatan juga berada dalam periode bonus demografi karena pada saat itu struktur penduduk Korea Selatan didominasi penduduk usia 15 sampai dengan 35 tahun.

Salah satu pendekatan kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah dengan mendorong industri manufaktur melalui investasi.

Momentum pertumbuhan investasi asing di sektor manufaktur di tahun lalu perlu dijaga, dengan mengawal beragam kebijakan pemerintah yang terkait dengan perbaikan iklim investasi di sektor ini seperti misalnya kebijakan yang ada di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Industri dan perdagangan yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah.

Sementara itu kebijakan jangka menengah dan panjang, pemerintah bisa melakukannya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri. Sebenarnya anggaran untuk pendidikan selalu mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Bahkan pemerintah juga konsisten menjalankan amanat konstitusi dengan memasukkan pendidikan sebagai salah satu mandatory spending di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, kedua hal di atas belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian output dan outcome.

Beragam Indikator kinerja pendidikan antara lain, Skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah, masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Disamping itu, tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia juga dihadapkan pada masih relatif kecil nya anggaran untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Padahal beragam penelitian menunjukkan bahwa perkembangan anak pada usia dini menjadi penting dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan pada usia dini anak berada dalam periode kritis dalam tumbuh kembang fisik maupun kemampuan lain seperti kemampuan kognitif, linguistik, hingga sosial emosional.

Belum lagi menyinggung persoalan mismatch antara penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja juga masih menjadi tantangan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan komprehensif pemerintah di bidang pendidikan tidak hanya meningkatkan anggaran tetapi juga pada hal lain seperti kualitas pembelajaran, tenaga didik, hingga penguatan pendidikan vokasi.

Seiring dengan waktu yang terus berjalan dan Indonesia berada di persimpangan, pada akhirnya antara masuk ke bencana demografi atau bonus demografi akan sangat ditentukan pada kebijakan cepat dan tepat dari pemerintah. Jika dapat dimanfaatkan secara optimal, maka Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Penulis : Yusuf Rendy Manilef

Peneliti di Center of Reform on Economics Indonesia (CORE)




TERBARU
Kontan Academy
Basic Social Media Marketing Strategy (Facebook & Instagram) Batch 9 Capital Investment Model & Presentation

[X]
×