kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Aturan urun dan selisih biaya JKN


Selasa, 16 April 2019 / 13:17 WIB

Aturan urun dan selisih biaya JKN


Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) telah ditetapkan akhir tahun lalu.

Meski demikian, belum jelas kapan regulasi ini secara efektif diterapkan. Pemerintah masih mengkaji dan membahas secara mendalam dengan berbagai pihak terkait untuk merumuskan jenis pelayanan apa saja yang nanti dikenakan urun biaya dan selisih biaya.

Sebagai pedoman awal, pemerintah menyatakan regulasi itu akan diberlakukan terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program JKN, yaitu pelayanan yang dipengaruhi selera dan perilaku peserta. Dalam hal ini, ketentuan tersebut dikecualikan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Sejak diundangkan pada 17 Desember 2018, aturan urun biaya dan selisih biaya masih menyisakan polemik publik. Sebagian pihak merasa khawatir peraturan ini memberatkan peserta JKN hingga dapat mengganggu layanan kesehatan yang mereka terima.

Ada juga yang berpendapat peraturan ini muncul untuk mengatasi defisit yang semakin membengkak dalam program JKN. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan berusaha memberikan pemahaman ke semua pihak bahwa langkah itu untuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan dalam program JKN yang sering terjadi.

Kami melihat kecemasan masyarakat terhadap penerapan aturan urun biaya dan selisih biaya sebagai hal wajar. Sebagai masyarakat awam, banyak peserta JKN hanya mendengar aturan baru ini secara sekilas sehingga menganggap mekanisme urun biaya dan selisih biaya akan berlaku untuk semua pelayanan kesehatan, terutama pengobatan penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, kanker, dan stroke. Hal ini mengingat adanya rumor yang terjadi pada 2017, yaitu rencana pemberlakuan cost sharing pada penderita penyakit katastropik. Menurut data BPJS Kesehatan, jumlah kasus penyakit katastropik pada 2018 sebanyak 19,2 juta dengan pembiayaan Rp 20,4 triliun atau 25% total biaya pelayanan kesehatan.

Selain itu, mereka kurang memahami poin utama yakni upaya mengurangi penyalahgunaan (moral hazard) penyelenggaraan JKN. Hal itu memang tak dapat disalahkan, terlebih lagi saat ini ketika belum ada kepastian baku yang merinci jenis pelayanan kesehatan apa saja yang terkena urun biaya dan selisih biaya.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×