Reporter: Hendrika Yunapritta | Editor: Tri Adi
Aksi demo jadi topik yang trending dalam percakapan belakangan ini. Mereka yang berkantor di ibukota, misalnya, serta tinggal di daerah-daerah penyangga, tentu sudah akrab dengan situasi pascademo ketika malam tiba. Kemacetan yang sulit terurai karena penumpukan kendaraan, kereta komuter yang terhenti, diminta pulang lebih cepat oleh tempat kerja karena lokasi kantor dekat dengan pusat demo, dan sebagainya.
Seperti tampak pada Senin (30/9) malam kemarin. Menjelang pukul 19, Kapolres Jakarta Pusat meminta massa untuk bubar, terutama mereka yang memenuhi rel kereta api di kawasan Palmerah, di arah barat Gedung DPR/MPR yang jadi pusat demo. Soalnya, menurut Kapolres, kereta tidak bisa beroperasi gara-gara kerumunan massa tersebut.
Sebelumnya, massa juga memenuhi jalan tol dalam kota. Sejatinya, mahasiswa yang hadir lebih dulu di seputar Gedung DPR, berupaya membentuk barikade, sehingga massa (kebanyakan pelajar) yang datang belakangan tidak memenuhi tol dalam kota agar tetap bisa dilalui. Tapi, rupanya upaya itu gagal, sehingga area demo benar-benar steril lantaran tertutup massa.
Akibatnya kemacetan terjadi di banyak titik karena limpahan kendaraan. Bahkan hingga ke kampung-kampung dan jalan tikus, yang mampet dipenuhi berbagai jenis kendaraan.
Itu baru soal transportasi saja. Bagaimana dengan biaya penanganan demo? Saat menjabat sebagai plt Gubernur DKI Jakarta, pasca-Ahok ditahan dan wakilnya berkampanye, Sony Sumarsono mengatakan bahwa biaya penanganan demo berkisar Rp 3 miliar sampai Rp 30 miliar, bergantung dari besar kecilnya demo dan massa. Untuk penanganan aksi 411 dan 212 tahun 2016, contohnya, pemerintah merogoh kocek Rp 76 miliar. Ini adalah biaya yang dibebankan pada pos anggaran pengamanan dalam pengeluaran negara.
Biaya itu belum termasuk pengobatan korban, yang biasanya juga ditanggung beberapa pihak. Misalnya yang terjadi pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta langsung menyatakan menanggung pengobatan.
Penanganan demo memang tidak murah, tapi di lain pihak, banyak kalangan menyoroti cara-cara menghadapi demonstran dan bagaimana membubarkan massa. Memang, tampaknya tidak ada perubahan signifikan untuk pembubaran massa, gas air mata, peluru karet, water canon, dari dulu sama saja. Yang berbeda adalah peserta aksi, yang makin lama makin muda.♦
Hendrika Y.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
