Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (15/6), mempublikasikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2020. IPAK tahun 2020 meningkat ke 3,84 dari dari 3,70 (2019) Artinya, masyarakat Indonesia semakin anti terhadap korupsi.Sepintas angka itu menggembirakan, tapi jika kita cermati lebih dalam ada fakta memprihatinkan yang urgen untuk diperhatikan.
Angka IPAK berasal dari hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) oleh BPS. Survei ini diikuti 10.040 rumah tangga, berlangsung pada 2 Maret sampai 17 Mei 2020, melalui telepon dan tatap muka.
Ada dua dimensi yang diukur dalam survei perilaku anti korupsi ini, yaitu dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Masing-masing dimensi tersebut melahirkan angka indeks. Nah, di sini terdapat kenyataan penting yang memprihatinkan.
Meski secara total angka IPAK naik, indeks dimensi persepsi turun 0,12 menjadi 3,68. Ada tiga subdimensi persepsi yang diukur: keluarga, komunitas, dan publik. Indeks pada ketiganya turun. Menurut BPS, penurunan indeks dimensi persepsi ini bermakna masyarakat semakin permisif terhadap perilaku korupsi yang ditanyakan dalam survei.
Pada subdimensi keluarga, misalnya, semakin banyak responden menganggap wajar sikap istri terhadap pendapatan suami di luar gaji tanpa tanya asal usulnya. Begitu juga terhadap penggunaan barang anggota keluarga tanpa minta izin.
Pada subdimensi komunitas, kian banyak responden menganggap wajar praktik pemberian sesuatu kepada tokoh masyarakat seperti pengurus RT/RW dan kepala desa. Adapun pada subdimensi publik, kian banyak responden yang merasa wajar antara lain terhadap praktik memberikan sesuatu kepada aparat untuk melancarkan pengurusan dokumen-dokumen penting
Temuan menarik juga datang pada dimensi pengalaman.
Indeks meningkat pada subdimensi pengalaman publik. Semakin sedikit responden yang mengaku mengeluarkan uang ketika berurusan dengan pelayanan publik. Namun tidak demikian dengan pengalaman lainnya. Semakin banyak orang ditawari kemudahan menjadi ASN, kemudahan masuk sekolah, sampai ditawari uang atau barang dalam pemilu terakhir.
Oh, iya, BPS memberi catatan penting bahwa SPAK dan IPAK tidak mengukur "korupsi besar".
Ya, umumnya orang marah terhadap koruptor kakap yang diekspos media, tapi lengah terhadap benih-benih korupsi di sekelilingnya, termasuk di lingkup keluarga.
Penulis : Hasbi Maulana
Managing Editor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
