kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Benny Soetrisno, Wakil Ketua Umum Kadin: Jangan setop tapi naikkan tarif impor


Senin, 03 September 2018 / 13:32 WIB

Benny Soetrisno, Wakil Ketua Umum Kadin: Jangan setop tapi naikkan tarif impor

Defisit neraca perdagangan kita yang membengkak berefek ke neraca transaksi berjalan. Dengan lonjakan impor bulan lalu, defisit neraca dagang membengkak jadi US$ 3,09 miliar. Buntutnya, defisit neraca transaksi berjalan (CAD) berpotensi melebar.

Di kuartal II-2018 lalu, CAD mencapai US$ 8 miliar atau 3% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari posisi defisit I sebesar US$ 5,7 miliar atau 2,2% PDB.

Demi menekan defisit neraca perdagangan sekaligus transaksi berjalan, pemerintah berencana membatasi bahkan menutup pintu bagi 500 jenis barang impor. Saat ini, pemerintah masih mengkaji, barang-barang impor apa saja yang akan diperketat gerbang masuknya.

Tentu, kebijakan pemerintah itu bakal berdampak besar terhadap pengusaha lokal yang menggunakan bahan baku dan bahan penolong impor.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengungkapkan, bukan cuma importir yang kena dampak, juga eksportir.

Seberapa besar pengaruhnya ke importir dan eksportir? Pengusaha setuju dengan kebijakan tersebut? Benny membeberkannya kepada wartawan Tabloid KONTAN Nina Dwiantika, Kamis (16/8) lalu. Berikut nukilannya:

KONTAN: Tanggapan pelaku usaha atas rencana pemerintah membatasi impor untuk 500 jenis barang?
BENNY:
Pemerintah jangan gegabah menyetop barang impor. Jangan buru-buru memutuskan menyetop barang impor. Kita perlu lihat ke dalam negeri dulu, bahan baku apa saja yang belum bisa dibuat dan apa saja yang sudah bisa dibuat.

Untuk bahan baku yang tidak ada di Indonesia, sebaiknya pemerintah tidak membatasi impor. Sebaliknya, pemerintah boleh membatasi barang impor jika bahan baku di dalam negeri berlimpah.

Misalnya, barang impor yang bisa dibatasi adalah barang konsumsi karena konsumsi bisa dibatasi atau digantikan dengan barang lain.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan perlu berdiskusi dengan pengusaha terlebih dahulu sebelum mengeluarkan daftar 500 barang impor yang akan disetop atau dibatasi.

Sebab, barang impor turut mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun bisa melebarkan defisit transaksi berjalan.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus menjadi contoh bagi pengusaha dalam negeri. Saat ini, belanja pemerintah untuk pembelian, seperti mesin las, alat timbang, dan tempat tidur rumahsakit, masih berasal dari luar negeri.

Padahal, ada pengusaha asal Bandung dan Surabaya yang memproduksi barang-barang tersebut.

Kita juga perlu menekan barang impor untuk konsumsi. Sekarang, banyak pengusaha yang membeli mobil mewah, seperti Ferrari dan Rolls Royce, yang memiliki harga tinggi, sementara uangnya lari ke luar negeri. Lebih baik, jika mengonsumsi mobil dari Toyota yang ada hubungan dagang.


Reporter: Nina Dwiantika
Editor: Mesti Sinaga

Video Pilihan


Close [X]
×