kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Berharap pada holding BUMN migas


Jumat, 13 April 2018 / 12:59 WIB
Berharap pada holding BUMN migas

| Editor: Tri Adi

Jalan sendiri

Tentu bukan itu yang kita harapkan di negeri ini. Namun, bila kita memang ingin mengubah tata kelola migas yang sudah diatur dalam UU No. 22/2001, itu tentu pertanda bahwa memang belum ada kesempurnaan dalam pengelolaan industri migas dan kita senantiasa ingin memperbaikinya. Sayangnya, memang saat ini agak terlambat karena investasi di sektor ini kian menurun, belum ada cadangan baru yang ditemukan, dan cadangan cadangan lama mulai habis terkuras.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nasional, memang minyak mentah atau gas bumi dapat kita impor meskipun itu akan menjadi beban tambahan buat anggaran negara. Menurut para ahli geologi, cadangan migas tersisa di negara ini diperkirakan masih cukup banyak dapat kita temukan melalui investasi tambahan. Dan untuk beberapa tahun ke depan kita dapat berharap sumber daya alam yang ada masih dapat berkontribusi untuk memutar roda ekonomi.

Untuk itu, kita dapat mengharap bahwa peran negara dapat ditingkatkan melalui BUMN. Dengan cara membentuk perusahaan holding migas agar kegiatan lebih terkendali, serta memberi kesempatan bagi BUMN untuk berkembang dan bersaing secara global seperti halnya Statoil di Norwegia, Ecopetrol di Colombia, atau Petronas di Malaysia.

Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi mengingat mungkin masih adanya kendala di internal PGN atau Pertamina. Saya melihat bahwa secara operasional kondisi internal BUMN masih butuh persiapan untuk menghadapi pembentukan holding baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi operasional.

Selain itu, bila memang ada pandangan bahwa cadangan migas sekarang tidak sebesar dulu, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian dikhawatirkan mempunyai pandangan yang berbeda dalam pengelolaan migas. Apalagi mengingat Indonesia dengan aturan tata kelola yang sekarang mungkin tidak lagi menjadi negara tujuan yang menarik untuk investasi eksplorasi.

Karena itu, diperlukan suatu koordinasi dan kepemimpinan agar tata kelola migas yang baru dapat berjalan sinkron dan harmonis. Seluruh pemangku kepentingan baik di pemerintahan maupun dunia usaha perlu mendudukkan permasalahannya bersama-sama.

Saat ini, masih terlihat bahwa antara pemerintah dan industri berjalan sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti ini, Presiden diharapkan dapat terjun langsung untuk memberikan instruksi agar para pemangku kepentingan dapat melaksanakan koordinasi yang lebih efektif dalam mewujudkan holding BUMN migas yang mampu memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola migas nasional.




TERBARU

Close [X]
×