Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Pandemi Covid-19 mampu melahirkan persoalan pelik bagi seluruh negara di dunia. Pengambil kebijakan hingga saat ini masih dihantui dilema. Apakah mendahulukan pengendalian pandemi virus korona atau memompa denyut perekonomian yang makin melemah akibat langsung dari pandemi tersebut.
Meski pandemi Covid-19 ini telah berlangsung selama kurang lebih enam bulan terakhir, tetapi penyebaran infeksi secara global belum menunjukkan tanda-tanda berkurang, apalagi terhenti. Sebaliknya yang terjadi adalah tren kenaikan masih terus saja terjadi.
Sampai dengan 15 September 2020, secara global, jumlah orang yang terinfeksi lebih dari 29 juta orang dengan kasus meninggal 928.000. Tiga negara dengan kasus infeksi terbesar, yaitu negara Amerika Serikat (6,55 juta orang), India (4,9 juta orang), dan Brasil (4,3 juta orang). Bahkan, India diperkirakan akan menjadi episentrum baru dengan tingginya kasus infeksi harian.
Mengingat belum adanya obat mujarab untuk mengatasi pandemi ini, maka kebijakan pencegahan harus dilakukan, baik itu melalui penguncian wilayah (lockdown) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Efek sampingnya membuat aktivitas ekonomi berhenti. Hasilnya, denyut pertumbuhan ekonomi makin melemah. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tidak bisa dihindari. Bahkan, sejumlah negara telah memasuki zona resesi.
Untuk mencegah kerusakan ekonomi yang lebih parah, maka pemerintah di banyak negara menjalankan kebijakan countercyclical melalui stimulus fiskal.
Sejumlah negara harus melebarkan defisit fiskalnya ke level yang sangat dalam. Stimulus ini dibiayai oleh utang. Ruang untuk menarik utang pun sangat ketat. Alhasil, bank sentral pun harus menjadi kasir untuk membiayai stimulus fiskal ini termasuk Bank Indonesia.
Itulah sebabnya, tantangan perekonomian dunia yang akan dihadapi di masa depan pasca terkendalinya pandemi ini ialah melambungnya utang pemerintah. Jika tidak dimitigasi dengan baik, bisa jadi bibit yang dapat memantik krisis ekonomi di masa depan. Situasi seperti ini pernah terjadi di kawasan Eropa pada tahun 2010 lalu.
Meski begitu, stimulus fiskal ini tidak akan efektif memberikan rangsangan pada perekonomian, jika pandemi tidak dapat dikendalikan dengan baik. Tengok saja, sejumlah negara yang telah membuka (reopening) aktivitas ekonominya, kembali harus melakukan pembatasan, karena pengendalian pandemi tidak dilakukan dengan baik. Dampaknya, aktivitas ekonomi kembali tertekan.
Negara-negara yang mampu mengendalikan pandemi dengan baik berkorelasi positif terhadap perbaikan kinerja perekonomian. China dan Vietnam merupakan dua negara yang cukup baik dalam mengendalikan penyebaran pandemi.
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi dua negara ini pada kuartal II-2020 mampu bergerak di zona positif, di kala banyak mencatatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi.
Menjaga sinergi
Di sisi lain, pengendalian pandemi di Indonesia masih jauh dari harapan. Meski telah menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama tiga bulan dan kembali membuka aktivitas ekonominya pada Juni 2020, tetapi tidak terjadi perbaikan yang signifikan.
Hal ini tecermin dari rendahnya kapasitas testing dan tracing. Kebijakan dan aturan pun sering berubah-ubah. Hasilnya, pasca reaktivasi perekonomian, laju infeksi, khususnya di DKI Jakarta meningkat signifikan dan tidak terkendali. Hasilnya, DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB jilid II pada 14 September lalu. Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta ini yang makin menambah ketidakpastian bagi perekonomian.
Ironisnya, ketika DKI Jakarta mengumumkan pemberlakuan PSBB ini, terkuaklah lemahnya sinergi dengan pemerintah pusat. Terjadi silang pendapat sangat tajam terhadap kebijakan ini. Kondisi ini tentu bukan jadi sinyal baik bagi publik, dunia usaha, dan investor.
Tidak adanya sinergi itu akan melunturkan kepercayaan investor luar terhadap prospek ekonomi ini. Indonesia bisa makin dihindari, karena dianggap tidak cakap mengendalikan pandemi.
Wisatawan asing makin enggan berkunjung ke Indonesia. Padahal, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor strategis pemerintah untuk mendulang devisa di tengah lesunya mesin perdagangan saat ini.
Bukan itu saja, aliran modal keluar dari pasar modal bisa terus berlanjut. Padahal, sejak awal tahun, investor asing cenderung melakukan aksi jual bersih (net sell), baik di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Padahal, aliran modal ini sangat dibutuhkan untuk menambal neraca transaksi berjalan (current account) yang selalu mencatatkan defisit. Aliran modal yang keluar ini tentu akan memberikan dampak pada daya tahan nilai tukar rupiah.
Oleh sebab itulah, pemerintah pusat dan daerah harus dapat memperbaiki sinergi ini. Pemerintah pusat dan daerah jangan lagi menunjukkan ketidakkompakan, karena bisa makin melunturkan kepercayaan. Masyarakat bisa makin antipati dalam menjalankan protokol kesehatan, jika para elitnya tidak bersinergi dengan baik. Kebijakan PSBB lanjutan di DKI Jakarta pun bisa berujung antiklimaks, karena antusiasme masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan berada di titik nadir.
Mengendalikan pandemi hanya bisa dilakukan dengan kerja bersama. Sinergi pusat dan daerah harus terus dijaga. Jika tidak, Indonesia akan terus tertatih-tatih untuk mengatasi pandemi ini, di saat banyak negara sudah mampu mengendalikan pandemi dengan baik.
Kita tidak mengharapkan hal ini terjadi. Kita juga tidak menghendaki semua biaya ekonomi, kerja keras, dan nyawa yang hilang berujung dalam kesia-siaan (yang ditunjukkan dengan perbaikan pengendalian pandemi), karena para elite gagal menjaga sinergi dan lebih mendahulukan ego masing-masing.
Pandemi virus korona Covid-19 ini masih jauh dari selesai. Vaksin bukan peluru perak (silver bullet) yang menjamin pandemi akan hilang. Sinergi penanganan pandemi harus terus dapat dijaga.
Indonesia memiliki pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semoga para elite dapat menghidupi pepatah ini, demi keselamatan masyarakat dan untuk memperbaiki perekonomian ekonomi yang sudah terpuruk.
Penulis : Desmon Silitonga
Pengamat Pasar Modal dan Alumnus Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
