Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.460
  • EMAS662.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Bonus demografi, Dikti, dan tarif pajak

Jumat, 10 Mei 2019 / 15:02 WIB

Bonus demografi, Dikti, dan tarif pajak

Kemunculan Sundar Pichai (Chief Executive Officer /CEO Google) dan Satya Nadella (CEO Microsoft) menjadi kejutan. Keduanya lulusan strata I di India dan berimigrasi untuk program master. Menurut National Science Foundation Amerika Serikat (AS), antara 200-2013 ada 29 juta ilmuwan dan teknisi pindah ke AS.

Khusus 2013, dari India menyumbang 950.000 ilmuwan ke AS. Pichai dan Nadella membuktikan kualitas pendidikan India, dan fenomena brain drain (kekurangan pemikir) India yang berimigrasi ke negara lain karena alasan pekerjaan dan fasilitas hidup.

Demografi sendiri terkait jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan non produktif. Bonus demografi terjadi jika jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk non produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan profil rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus menurun sejak 1971-2016. Angka rasio ketergantungan di 2016 adalah 48,4%. Artinya ada 48 jiwa penduduk Indonesia (usia 1-15 tahun dan lebih dari 65 tahun) ditanggung kehidupannya oleh 100 jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Usia produktif Indonesia diperkirakan 70% pada 2025-2030, atau 180 juta jiwa.

Istilah "menanggung" kehidupan usia non produktif, bisa banyak hal. Penduduk produktif berkontribusi membayar pajak ke negara, sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran penduduk usia produktif penting dalam hal ikut jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Kelangsungan jaminan sosial bisa bermasalah, jika tidak ada peserta baru yang menjadi anggota dan membayar premi jaminan sosial.

Bonus demografi dialami China, India, dan Indonesia yang berpenduduk besar. Pada 2017-2018, Global Competitiveness Report (GCR) menempatkan China ranking 27, Indonesia (36) dan India (40). Ada tiga pilar yang dijadikan tolok ukur GCR untuk mengukur produktivitas suatu negara.

Pilar kesatu, kebutuhan dasar untuk pembangunan dan kompetitif termasuk infrastruktur, institusi, pendidikan dasar, dan kesehatan. Pilar kedua, efisiensi perbaikan berupa pendidikan tinggi, pelatihan, kesiapan teknologi dan pasar barang dan tenaga kerja yang efisien.

Pilar ketiga, yakni inovasi dan penerapan teknologi mutakhir. Kelemahan pada pilar kedua dan ketiga, menurut GCR, bisa memicu brain drain, seperti di India.

Pada pilar kedua, pendidikan tinggi China (ranking 47) unggul jauh dari Indonesia (ranking 64) dan India (ranking 75). Artinya tingkat pendidikan tinggi dan pelatihan di Indonesia masih tertinggal dari China. Pada pilar ketiga, peringkat China (29), India (30) dan Indonesia (31). Ini bisa dibaca bahwa inovasi dan penerapan teknologi Indonesia tertinggal dibandingkan dengan China dan India. Wajar jika dari laporan Google dan Temasek 2018 menyebut unicorn Indonesia, Traveloka dan GoJek membuka riset di India.

Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, menyebut pasal 13-14 untuk mendapat persamaan hak di pendidikan. Sementara UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebut pendanaan pendidikan dapat bersumber dari mahasiswa, orangtua mahasiswa dan pihak lain. Pilar ketiga GCR sangat ditentukan jumlah universitas negeri dan lulusannya. Tanpa perluasan hak pendidikan tinggi sesuai UU No.11/2005, Indonesia sulit bersaing di tingkat global.

BPS menyebutkan adanya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 2014 sebesar 68,9 ke 2017 sebesar 70,81. Sebagian peningkatan ini dibantu dari Program Indonesia Pintar. Namun demikian, masih ada anak putus sekolah di pendidikan dasar dari 60.066 di 2015/2016 menjadi 32.127 pada 2017/2018. Putus sekolah menutup kesempatan untuk mendorong daya saing global.

Global Competitiveness Report tahun 2017-2018 juga menyebut negara pendidikan terbaik yaitu Finlandia, Swiss, Belgia, Singapura, Belanda, Qatar, Irlandia, Estonia, Selandia Baru, Jepang, Swedia dan Jerman. Sampai sekarang, Jerman disebut punya pendidikan vokasi terbaik dan gratis.

Sekolah TK sampai SMA Jerman memang ada sharing biaya antara sekolah dan siswa, namun untuk kuliah nyaris gratis. Hanya ada 5% kampus swasta. Pada awal reunifikasi Jerman, biaya kuliah dikenakan ke mahasiswa. Kebijakan ini diprotes warga, sehingga perlahan ada penghapusan biaya kuliah di seluruh Jerman dan menjadi gratis hingga saat ini.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hasil Pemilu 2019
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0003 || diagnostic_api_kanan = 0.0473 || diagnostic_web = 0.3325

Close [X]
×