Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Dunia terhenyak atas meledaknya kasus Covid-19 di India yang tiba-tiba. Di ibukota New Delhi, sampai akhir pekan lalu, setiap lima menit sekali seorang pasien Covid-19 terpaksa mengembuskan nafas terakhir.
Statistik Covid-19 yang mengenaskan di negara itu menampilkan angka-angka menyeramkan. Sempat menyentuh angka kasus terendah 9.000-an per hari pada pertengahan Februari 2021, kini rata-rata kasus positif Covid-19 selama 7 hari terakhir 330.000. Pada 26 April 2021 ada 323.000 kasus baru Covid-19.
Loncatan angka kasus korban virus korona baru itu langsung menginspirasi Pemerintah Indonesia untuk mencegahnya. Perjalanan mudik Lebaran tahun ini resmi dilarang selama 6-17 Mei 2021. Bukan hanya itu, perjalanan keluar kota-kota besar diperketat jauh-jauh hari sebelum dan sesuai larangan mudik itu.
Kalau larangan dan pengetatan mudik nanti benar-benar dilaksanakan di lapangan sesuai ketentuan, bisa dibilang "buka-tutup" wilayah kali ini menjadi kebijakan paling ketat selama pandemi Covid-19.
Tentu saja dampak ekonomi dan bisnis akan menjadi konsekuensi lockdown sementara ini. Kita sepakat bahwa mudik adalah peristiwa tahunan yang mampu memutar uang lebih cepat dan mendistribusikannya secara lebih merata.
Oleh karena itu pemerintah mencoba mengurangi dampak ekonomi akibat larangan mudik itu dengan berencana menggelar pekan belanja online gede-gedean. Konon pemerintah akan memberikan subsidi ongkos kirim sehingga pembeli akan menikmati bebas ongkos kirim. Entah berapa dana yang dianggarkan.
Bagi banyak orang, mudik adalah rangkaian kegembiraan yang berawal dari perencanaan, persiapkan, oleh-oleh, perjalanan, silaturahmi, dan kelak diakhiri dengan perpisahan. Tentu semua itu tidak bisa tergantikan oleh kupon bebas ongkir.
Namun demikian, larangan mudik adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat yang bakal berkunjung maupun bisa memahami risiko menakutkan kalau mudik dibebaskan.
Oleh karena itu, upaya menggenjot belanja online sebaiknya tak cuma dijadikan sebagai pelipur larangan mudik. Selama mobilitas masyarakat masih terbatas, tak bebas pergi kemana-mana, perdagangan online merupakan tulang punggung konsumsi masyarakat.
Pemerintah perlu mengeksplorasi jauh lebih dalam dan menyeluruh, sehingga bisa melahirkan kebijakan yang sungguh-sungguh mendukung perdagangan online sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.
Penulis : Hasbi Maulana
Managing Editor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
