kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Buzzer & Demokrasi 4.0


Rabu, 30 Oktober 2019 / 14:17 WIB

Buzzer & Demokrasi 4.0
ILUSTRASI.

KONTAN.CO.ID - Ada satu akun Twitter yang acapkali menjadi headline media massa dunia. Akun tersebut adalah milik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Media massa dunia mengutip cuitan Trump mengenai berbagai soal. Mulai perang dagang, kekesalan Trump terhadap Federal Reserve juga cuitanentang hubungan negeri adidaya itu dengan Korea Utara..

Sejatinya Presiden Indonesia juga rajin memanfaatkan Twitter. Susilo Bambang Yudhyono misalnya, memanfaatkan Twiiter. Dalam akunnya menyebut, Twitter dikelola oleh staf pribadi. Twit dari Susilo Bambang Yudhoyono ditandai *SBY*. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga rajin memanfaatkan Twitter dan media sosial lain. Hanya, tidak ada perbedaan apakah itu twit dari Jokowi sendiri atau timnya.

Era digital memang membawa warna baru dalam demokrasi. Hanya saja, era "Demokrasi 4.0" dilema. Sebut saja implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008. UU ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum akan informasi dan transaksi elektronik. Kejahatan siber yang sebelumnya begitu marak seperti hacking, cracking, carding, diharapkan dapat diminimalisir dengan UU ini. Namun dalam perjalanannya, UU ITE dipakai untuk mempidanakan seseorang terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

Seperti Prita Mulyasari yang komplain terhadap layanan sebuah rumahsakit harus berurusan dengan pengadilan Meski UU ITE direvisi menjadi UU ITE No. 19/2016, penggunaan pasal pencemaran nama baik tak berkurang. Terakhir UU ini menimpa pendiri WatchdoC Documentary Dandhy Dwi Laksono.

Penerapan UU ITE ini cenderung menimpa kubu yang kritis dengan pemerintah. Beberapa kasus berita hoax yang diduga dilakukan buzzer propemerintah lamban atau malah tidak diproses. Salah satunya kasus ambulan pembawa batu.

PR lain Demokrasi 4.0 adalah adanya penggiringan opini melalui media sosial. Oxford Internet Institute dalam riset berjudul The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation menyebut manipulasi opini publik di media sosial ncaman untuk demokrasi. Dalam demonstrasi belum lama ini misalnya, ada perang hashtag Twitter #GejayanMemanggil2 dan #MahasiswaPelajarAnarkis. Di #MahasiswaPelajarAnarkis salah satu pendorong adalah akun give away. Akun ini memberikan hadiah bagi akun Twitter yang memakai hashtag tersebut. Ini PR kita.

Penulis: Ahmad Febrian
Redaktur Kompartemen KONTAN


Reporter: Hasbi Maulana
Editor: Hasbi Maulana

Video Pilihan


Close [X]
×