Dasar hukumnya perlu dikaji

Reporter: Dityasa H Forddanta | Editor: Tri Adi

Tarif pajak kendaraan bermotor untuk alat berat memang berpotensi membebani emiten yang bergerak di bisnis alat berat. Pasalnya, pajak tersebut nanti akan dibebankan ke tarif sewa alat berat.

Meski begitu, saya melihat tekanan ke pos beban emiten tidak akan terlalu besar. Sebab, yang menjadi salah satu variabel utama di industri ini adalah harga komoditas.

Misalnya saja batubara. Justru kenaikan atau penurunan harga batubara yang akan lebih mempengaruhi permintaan alat berat.

Untuk saat ini, pertumbuhan industri alat berat nasional menunjukkan tren positif. Bukan hanya dari sektor pertambangan, tetapi sektor infrastruktur juga turut berperan, seiring dengan program pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur.

Sejumlah BUMN Karya yang selama ini menjalankan proyek infrastruktur pemerintah menjadi peluang yang sedang disasar industri alat berat.

Jadi, sejatinya pajak kendaraan bermotor yang dikenakan ke alat berat tidak begitu signifikan mempengaruhi kinerja emiten alat berat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kecuali jika ada persaingan harga yang ketat di antara sesama emiten nantinya.

Karena tak bisa dipungkiri, saat ini ada pendatang baru di industri alat berat dari China. Mereka masuk dengan harga yang lebih kompetitif atau cenderung lebih murah. Belum lagi maraknya impor alat berat bekas ke Indonesia.

Terkait dengan pemberlakuan pajak kendaraan bermotor, alat berat tetap dapat dikenakan pajak, namun memang dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Sebab, alat berat bukan moda transportasi.

Saya melihat ini merupakan hal yang wajar. Karena sebelumnya juga alat berat memang dikenakan pajak dan dimasukkan ke dalam pendapatan daerah.

Namun dalam hal ini dasarnya yaitu pajak  kendaraan bermotor. Perbedaanya untuk hal ini terletak di segi dasar hukumnya, sehingga perlu dikaji.       

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News