| Editor: Tri Adi
Banyak yang optimistis, perekonomian negara kita tahun ini bakal lebih baik dari tahun lalu, meski belum akan meroket, memang. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Lebih baik dari target di APBN Perubahan 2017 sebesar 5,2%, walau realisasi per September baru 5,01%.
Konsumsi rumahtangga bakal jadi lokomotif penggerak perekonomian dalam negeri. Sinyal pemulihan daya beli masyarakat semakin terlihat jelas, seiring kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2017. IKK mencapai titik tertinggi sejak 2013 lalu.
Hasil survei konsumen Bank Indonesia (BI) yang dirilis akhir pekan lalu menunjukkan, IKK Desember 2017 naik 4,3 poin ke posisi 126,4 dibanding bulan sebelumnya. Ini memperlihatkan tingkat optimisme konsumen tertinggi sepanjang 2017 bahkan, itu tadi, semenjak 2013 silam. Kenaikan ini terjadi di seluruh kelompok responden.
Hanya, pemulihan daya beli masyarakat terancam. Harga minyak mentah dunia terus menanjak dan sudah menembus level US$ 62 per barel. Selasa (9/1) lalu, harga minyak kontrak pengiriman Februari di New York Mercantile Exchange di posisi US$ 62,04. Ini merupakan rekor tertinggi sejak Juli 2015.
Sementara di APBN 2018, pemerintah hanya mematok target harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun ini rata-rata sebesar US$ 48 per barel. Padahal, rata-rata ICP tahun lalu saja berkisar US$ 58 per barel, dengan rata-rata ICP Desember 2017 mencapai US$ 60,9 sebarel.
Sejatinya, harga bahan bakar minyak (BBM) terutama Premium dan Solar yang lama bertengger di harga Rp 6.450 dan Rp 5.150 per liter naik. Begitu juga tarif listrik. Soalnya, salah satu parameter tarif setrum adalah harga minyak mentah.
Tapi, pemerintah sudah memastikan, harga BBM dan tarif listrik tidak naik hingga Maret nanti. Untuk bulan-bulan berikutnya, pemerintah belum memutuskan. Cuma tampaknya, pemerintah tidak akan mengerek harga BBM. Dan alasannya, bukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang mulai pulih. Lebih pada alasan politik lantaran tahun depan ada pemilihan presiden.
Joko Widodo (Jokowi) tentu akan maju lagi dalam pemilihan. Kebijakan menaikkan harga BBM jelas berpotensi menggerus suara Jokowi. Hanya, harga BBM yang tidak naik bisa menggerus penerimaan negara karena setoran dividen Pertamina turun. Pertamina harus tombok akibat harga BBM tidak naik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
