kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45938,93   -10,56   -1.11%
  • EMAS932.000 0,65%
  • RD.SAHAM -0.50%
  • RD.CAMPURAN -0.14%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.06%

Direktur BUMN dan pusaran korupsi


Rabu, 07 Agustus 2019 / 14:43 WIB
Direktur BUMN dan pusaran korupsi

Reporter: Harian Kontan | Editor: Tri Adi

Masyarakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dikejutkan dengan tertangkapnya Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II) (Persero) Andra Y Agussalam (AYA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Agustus 2019.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, KPK menyita uang tunai senilai Rp 1 miliar dalam pecahan dollar Singapura dari direksi AP II ini. Total ada lima orang ditangkap dalam OTT ini, antara lain AYA dan karyawan PT INTI (Persero) selaku pemberi uang untuk AYA.

Kisah tragis direksi BUMN di pusaran korupsi bukan hanya menimpa AYA. Sebelumnya, KPK pada 1 Juli 2019 juga sempat menetapkan Direktur Utama BUMN Perum Jasa Tirta II (PJT II) Djoko Saputro (DS) sebagai tersangka kasus korupsi.

Bila ditarik lebih jauh, penangkapan atas Bowo Sidik Pangarso (BSP) anggota DPR tersangka korupsi distribusi pupuk PT Inersia. Kasus BSP menyeret Dirut Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) Achmadi Hassan (AH) dan menjadi tersangka pada akhir Maret 2019 lalu.

Sebelumnya juga pada 22 Maret 2019 Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) Wisnu Kuncoro (WK) juga terjerat OTT KPK beserta pegawainya dan empat orang swasta. WK sudah pasti menerima suap melalui perantara Alexander Muskitta (AM) atas pengadaan barang dengan nilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. Seperti praktik klasik dalam tubuh BUMN, AM menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WK dan disetujui. Sebagai gantinya AM menyepakati uang semir dengan rekanan yang disetujui PT Grand Kartech (PTGK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10% dari nilai kontrak.

Sebagai penghubung, AM sudah menerima setoran awal Rp 50 juta dari PTGK melalui Kenneth Sutardja (KS) dan juga dari GT melalui Kurniawan Eddy Tjokro (KET) sebesar US$ 4.000 dan Rp 45 juta. Direktur WK sendiri baru menerima Rp 20 juta pada 22 Maret 2019 yang disetor AM dan kemudian dijaring OTT KPK.

Seperti inilah potret buram para pimpinan perusahaan BUMN kita. Sudah jelas bahwa insiden memalukan pada BUMN AP II, PJT II, Pilog, KRAS adalah kongkalikong masalah klasik, yakni pengadaan. Direktur sebagai pihak yang berkuasa dan beberapa pihak pemburu rente, hanya mencari remah-remah dari lemahnya sistem yang sudah akut dan sangat konvensional. Rekayasa para bos BUMN koruptor sebetulnya tidak sepadan dengan nilai uang haram yang diperolehnya.




TERBARU

[X]
×