Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Entah mau diletakkan di mana wajah bangsa saat ini. Baru-baru ini Malaysia menyatakan larangan bagi warganegara Indonesia memasuki wilayah mereka.
Pelarangan itu efektif berlaku mulai 7 September 2020. Dan sebetulnya bukan cuma untuk Indonesia; warganegara Filipina dan India juga dilarang masuk Malaysia.
Tapi yang terasa mencoreng citra negara kita, ternyata ada 59 negara yang melarang warga kita masuk ke negara mereka. Melihat kasus positif Covid-19 yang terus meninggi hingga 200.000 lebih, serta tingkat positif dan kematian yang tinggi, tak pelak Indonesia pun dinilai lemah dalam menangani pandemi, lemah dalam menegakkan aturan karantina kesehatan. Hingga terlontar satire: "Indonesia di-lockdown dunia."
Tamparan keras ini harusnya membuat pemerintah sigap berbenah. Tapi tak perlu lagi mengungkat-ungkit pilihan lockdown atau tidak. Karena, dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bila diikuti benar aturan mainnya, pengawasan dan penegakan hukumnya tegas, bisa menahan penyebaran korona.
Masalahnya selama masa PSBB, hampir semua kalangan dari masyarakat jalanan hingga pejabat tinggi kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mereka tetap kumpul-kumpul tanpa jaga jarak dan tanpa masker. Pakai masker pun dipelorotkan ke bawah dagu.
Percuma Presiden Jokowi berkali-kali omong soal disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tapi para pejabatnya, yang harusnya menjadi teladan bagi masyarakat, tidak menjalankannya secara ketat. Terbukti banyak di antara mereka terpapar.
Penegakan aturan hanya sporadis. Itu pun sanksinya sepele, yang jelas tak akan bikin jera. Mereka disuruh menyapu, push up, atau masuk keranda, menjalaninya tanpa rasa penyesalan. Malah cengar-cengir.
Banyak sudah ajakan dari para pejabat sampai aparat terdepan, pelibatan RT dan RW, sampai pemimpin informal dan influencer. Tapi habis itu, di luaran, bahkan di rumah, protokolnya kendor lagi. Karena, mereka pun melihat contoh dari kelakuan para pemimpin. Pendaftaran calon kepala daerah pun dengan arak-arakan. Padahal, sikap disiplin mematuhi protokol kesehatan itu perlu contoh dari atas.
Kini Pemprov Jakarta kembali menerapkan PSBB. Harusnya ini disertai dengan pengetatan disiplin dan penegakan hukum. Perlu beking polisi dan tentara yang selama ini belum kentara betul kiprahnya. Perlu pula pemberian sanksi berat terhadap para pejabat dan pemimpin yang melakukan pelanggaran.
Penulis : Ardian Taufik Gesuri
Pemimpin Redaksi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
