Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Waktu berjalan cepat dan rasanya baru kemarin Presiden Joko Widodo mencanangkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pembangunan nasional. Strategi pembangunan SDM tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perpres No. 36/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Dan, pemerintah pun merilis payung hukum pemberian insentif pajak untuk kegiatan vokasi dan penelitian pengembangan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019.
Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang mencanangkan pembangunan SDM sebagai strategi nasionalnya. Singapura dan Malaysia menjadikan program ini puluhan tahun lalu. Tapi, pengembangan SDM memang kompleks dan perlu dirumuskan ulang strategi juga target yang hendak dicapai.
Dalam beberapa forum diskusi, dunia usaha diwakili Kadin dan Apindo menyampaikan pentingnya roadmap transformasi industri. Ibarat memetakan medan pertempuran, ada banyak hal yang bisa disusun sebagai strategi bersama secara nasional maupun sektoral dengan roadmap transformasi industri.
Keberadaan peta jalan atau roadmap dapat menuntun intervensi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing, dan pada akhirnya bisa menjawab mengenai kemampuan dunia usaha menyerap tenaga kerja yang mereka butuhkan. Jadi, wajar kalau kemudian roadmap transformasi industri menjadi penting dalam pengembangan SDM.
Maka tak heran, kompleksnya pengembangan SDM membuat kita sering terpaku dalam diskusi perlunya kolaborasi dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha. Diskusi ini seperti menggelitik pemikiran kita, apakah membawa negara kita sebagai pemenang dalam persaingan?
Jangan salah, persaingan sekarang ibarat lomba Moto GP atau Formula 1. Banyak komponen yang menentukan suatu tim bisa menjadi juara atau tidak. Bahkan, penggantian ban dalam pit stop membantu suatu tim untuk juara. Di sini, persaingan ekosistem antartim jadi penentu. Pun demikian, pembentukan dan penguatan ekosistem menjadi hal penting dalam terobosan kebijakan percepatan pembangunan SDM.
Misalnya, ekosistem yang bisa mengelaborasi perencanaan tenaga kerja. Lantas, ekosistem yang bisa mendukung penempatan tenaga kerja, keakuratan informasi pasar kerja. Kemudian ekosistem yang selalu memberikan masukan arah perkembangan keahlian baru dan masih banyak ekosistem lain.
Sementara dalam situasi otonomi daerah dan penganggaran negara, ekosistem penting lainnya adalah keberadaan peran pemerintah daerah dan skema pendanaan yang kuat. Dengan ekosistem tersebut, menjadikan potensi daerah menjadi bagian penting dan jaminan pendanaan yang berkelanjutan.
Dalam salah satu laporannya, International Labor Organization (ILO) menyampaikan, salah satu permasalahan SDM adalah tingginya angka mismatch. Ini menjadikan lulusan sekolah kesulitan masuk ke dunia kerja dan juga tidak bisa langsung bekerja. Diperlukan waktu tambahan untuk melatih mereka. Usaha-usaha mendekatkan dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha dalam bentuk pemagangan, praktik kerja industri, atau skema lainnya menjadi jembatan angka mismatch tersebut. Di beberapa negara, seperti di Singapura dan Korea Selatan, ada semacam learning card atau skill future credit yang kemudian diperkenalkan untuk menjadi skema pendanaan para calon lulusan sekolah atau pencari kerja guna melengkapi keahliannya sebelum masuk ke pasar kerja.
Skema pendanaan
Dalam situasi sekarang, warga negara yang sudah bekerja harus terus dirangsang untuk mengasah keahliannya dan dituntut belajar seumur hidup atau life-long learning. Skema ini juga memerlukan rumusan pendanaan yang sesuai. Sebagai gambaran, skema pendanaan keahlian di Malaysia (skill development fund), untuk kontribusi setiap perusahaan sudah ditentukan. Perusahaan yang melakukan program peningkatan keahlian untuk pekerjanya sendiri maupun untuk warga negara yang lain atau bukan pekerjanya, bisa mengajukan penggantian biaya kepada lembaga pendanaan tersebut. Sebaliknya, bagi perusahaan yang tidak melakukan program peningkatan keahlian, maka skema tersebut sekaligus menjadi disinsentif untuk mereka.
Skema pendanaan yang tidak kalah penting adalah untuk memberikan rasa aman pekerja yang ingin berpindah profesi. Memberi rasa aman akan mendorong penerapan konsep skilling, reskilling, dan up-skilling. Salah satu kekhawatiran pekerja saat mereka berpindah profesi adalah hilangnya pendapatan. Perlunya kajian dan penelitian tentang waktu tunggu untuk pindah profesi ini bisa menjadi sumber informasi untuk menentukan skema waktu tunggu yang sesuai. Skema pendanaan semacam unemployment benefit (tunjangan waktu tunggu) bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan rasa aman pekerja yang ingin pindah profesi yang lebih baik.
Ada banyak permasalahan tersebut memberikan gambaran bahwa hal-hal itu menjadi tugas dan fungsi pokok beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Untuk itu, butuh koordinasi lebih efektif untuk mensinergikan instansi-instansi tersebut.
Sebagai contoh, lembaga koordinasi di tingkat kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan di Malaysia atau Program 1 (Satu) Malaysia di bawah koordinasi Perdana Menteri Malaysia. Di Jerman, ada Bundes Institut fur Berufs bildung (BiBB). Lembaga tersebut-lah yang merumuskan kebijakan dan kajian pengembangan vokasi di Jerman. Peranan badan atau lembaga-lembaga itu akhirnya menjadi penting untuk melakukan koordinasi lebih lanjut yang diperlukan.
Kompleksitas pengembangan SDM memang menuntut dunia usaha bersama-sama dengan kementerian terkait untuk membuat peta jalan transformasi industri sekaligus memastikan kesiapannya menjadi mitra pengembangan sumber daya manusia. Termasuk, bersama-sama juga memastikan kesiapan kurikulum industri, rencana pemagangan, penyediaan instruktur, sistem ujian, dan sistem sertifikasi.
Pengembangan SDM tersebut diharapkan bisa terserap dalam pasar kerja. Sehingga, pengembangan SDM harus bersamaan dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan terciptanya lapangan kerja. Dengan pendekatan inilah, konsep pengembangan SDM yang demand driven bisa diwujudkan.
Jadi, yang dibutuhkan untuk kondisi saat ini adalah demand driven dan menyiapkan kebutuhan SDM yang akan datang, dengan program-program penciptaan lapangan kerja yang sesungguhnya. Jadi, tetap semangat untuk mewujudkan SDM unggul yang membuat Indonesia bisa maju.
Penulis : Miftahudin
Komite Tetap Pelatihan Ketenagakerjaan Kadin Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
