Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.455
  • EMAS663.000 -0,30%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Empat tahun perang data kemiskinan

Jumat, 30 November 2018 / 09:55 WIB

Empat tahun perang data kemiskinan

Pemerintah selama empat tahun mengklaim telah berhasil menurunkan tingkat ketimpangan sosial, tingkat gini ratio turun dari 0,41 menjadi 0,38. Pencapaian itu tak lepas dari berbagai program yang dicanangkannya seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga dana desa.

Namun klaim pemerintah bertolak belakang dengan data yang pernah disebutkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan sekitar 100 juta orang masuk dalam kategori miskin di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). SBY menyebut, angka itu diperoleh dari data Bank Dunia.

Meski data itu dibantah Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan yang menilai dalam perhitungan poverty line atau garis kemiskinanyang dilakukan Bank Dunia tidak menggunakan kurs yang digunakan sehari-hari. Tapi nilai tukar yang memperhatikan paritas daya beli sebesar Rp 5.639.

Perhitungan angka kemiskinan bila menggunakan skema saat ini bisa didapat angka kemiskinan sebesar 4,6% dan orang di bawah garis kemiskinan sekitar 12,15 juta jiwa. Sedangkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan 9,82% atau sekitar 25,96 juta jiwa.

Bank Dunia sudah merilis data ketimpangan di Indonesia, misalnya, tahun 2016 yang kemudian dicuatkan lagi oleh Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Di tingkat elite, data kemiskinan Bank Dunia juga dikutip Prabowo Subianto dan Amien Rais. Intinya laporan itu mengkritik pemerintahan Jokowi soal ketimpangan aset kepemilikan tanah.

Laporan hasil riset Bank Dunia itu berjudul 'Ketimpangan yang Semakin Lebar'. Bank Dunia menilai, pengentasan kemiskinan mulai stagnan, dengan penurunan yang mendekati nol pada tahun 2014. Ketimpangan pendapatan naik dengan cepat dan hampir sepertiganya dari ketimpangan kesempatan. Pada 2015, Indonesia menjadi negara yang semakin tidak setara. Disebutkan pula soal ketimpangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pertanyaan, mengapa kalangan elite seakan terlalu mempedulikan hasil laporan Bank Dunia? Laporan Bank Dunia mungkin saja sebetulnya ingin berharap supaya bangsa ini kembali menjadi pasiennya. Karena secara tersirat melalui laporan itu hendak menawarkan sesuatu pada pemerintah.

Bank Dunia, seperti juga International Monetery Fund (IMF) seperti tengah mencari peluang untuk kembali menjerat negara berkembang seperti Indonesia yang tengah mengalami krisis moneter dimana rupiah sempat menyentuh Rp 15.000 per dollar AS imbas dari krisis ekonomi global.


Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0005 || diagnostic_api_kanan = 0.0527 || diagnostic_web = 0.4693

Close [X]
×